Kelompok mahasiswa dari Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Sumatera Barat menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Selasa (29/4/2025). Aksi itu menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak menyentuh akar permasalahan yang dihadapi rakyat.
Koordinator aksi unjuk rasa dari KAMMI Sumatera Barat dalam aksi itu menyampaikan, program yang dinilai tidak efektif untuk menjawab permasalahan rakyat adalah program makan bergizi gratis. Mahasiswa menilai, program tersebut tidak menyentuh akar permasalahan untuk mengentaskan kemiskinan dan kemajuan Pendidikan.
“Program makan bergizi gratis ini bukanlah solusi untuk mengatasi kemiskinan dan memajukan pendidikan,” kata Koordinator Aksi KAMMI dalam aksi yang diterima oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Nanda Satria tersebut.
Selain menyoroti Program Makan Bergizi Gratis, mahasiswa juga menuntut pemerintah untuk segera menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) terkait UU TNI yang baru disahkan. Mahasiswa menilai UU TNI tersebut berpotensi melemahkan demokrasi dan menjadi celah bagi militer dalam urusan urusan sipil. Mahasiswajuga menuntut evaluasi atas kinerja pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto setelah 150 hari melaksanakan tugas sebagai kepala negara.
Menyambut kedatangan dan aspirasi mahasiswa tersebut, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Nanda Satria menyampaikan, DPRD sangat terbuka dan akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat dan mahasiswa.
“Karena apa yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa hari ini adalah berkaitan dengan pemerintah pusat maka aspirasi ini akan ditindaklanjuti oleh DPRD untuk disampaikan ke pemerintah pusat sesuai kewenangan yang dimiliki sebagai aspirasi masyarakat di daerah,” kata Nanda.
Setelah menyuarakan aspirasi dan berdialog dengan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Nanda Satria, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib. Mahasiswa meminta DPRD dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat sebagai bentuk kritik masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. F
