PADANG – Kepercayaan publik terhadap pemilihan umum tidak terlepas dari tingkat integritas penyelenggara. Meningkatnya kepercayaan publik membuat kualitas pemilu di Indonesia semakin baik.
Hal itu disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Barat Amnasmen dalam sosialisasi rekrutmen badan penyelenggara pemilu, Selasa (30/1). Menurutnya, dengan meningkatnya integritas penyelenggara pemilu ke depan akan membuat pemilu di Indonesia semakin baik.
“Penyelenggara pemilu harus memiliki integritas untuk meningkatkan kepercayaan publik. Dengan semakin tinggi tingkat kepercayaan maka kualitas pemilu Indonesia akan semakin baik,” ungkapnya.
Dia menambahkan, untuk pemilu tahun 2019, akan ada rekrutmen penyelenggara pemilu di 15 kabupaten dan kota mulai dari komisioner KPU Kabupaten dan kota hingga penyelanggara ad-hoc dari tingkat kecamatan hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Selain itu, seleksi juga akan dilakukan untuk komisioner KPU Provinsi Sumatera Barat sendiri.
“Seleksi terhadap penyelenggara pemilu untuk pelaksana ini diharapkan mendapatkan personil yang memiliki integritas dan berkualitas agar pemilu di Indonesia sehingga membangun kepercayaan publik yang kokoh ke depan,” tandasnya.
Dalam kesempatan itu, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat, Vifner mengungkapkan, secara umum pelaksanaan pemilu menunjukkan grafik kinerja yang terus membaik. Meskipun masih ada beberapa permasalahan namun sebagian besar disebabkan kelalaian oknum penyelenggara dan itu jumlahnya semakin menurun.
“Kinerja penyelenggara baik dari pelaksana maupun dari pengawas terus menunjukkan grafik yang terus membaik,” ujarnya.
Ada beberapa hal yang menjadi faktor penyebab terjadinya kesalahan itu. Namun, dengan semakin ketatnya aturan penyelenggaran pemilihan diharapkan akan membuat para penyelenggara akan semakin berhati-hati.
Dari 19 kabupaten dan kota yang ada di Sumatera Barat, 4 kota sudah melaksanakan rekrutmen terkait penyelenggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak tahun 2018. Penyelenggara di empat kota ini nantinya bisa dilanjutkan tugasnya untuk pemilu legislatif dan pemilihan presiden 2019. (feb)
