PADANG – Diskusi pagi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumatera Barat, Kamis (6/4) membahas sinergi pengendalian permasalahan pertanian dengan pengendalian inflasi daerah. Diskusi sekaligus sebagai diseminasi Kajian Ekonomi Keuangan Regional (KEKR) Sumatera Barat Pebruari 2017.
Dari diskusi tersebut tergambar benang merah permasalahan mengenai penurunan pangsa lapangan usaha pertanian yang berdampak kurang positif terhadap upaya penguatan ketahanan pangan. Seperti diketahui, lapangan usaha pertanian masih memegang peran penting dalam struktur ekonomi nasional.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumatera Barat Puji Atmoko mengungkapkan, menurunnya pangsa lapangan usaha pertanian menunjukkan kinerja yang kurang menggembirakan. Kondisi yang sama juga terjadi di Sumatera Barat dimana sejak tahun 2010 terjadi penurunan pangsa dari 26,0 persen menjadi 23,1 persen pada 2016.
“Kondisi ini berdampak kurang positif bagi upaya untuk mencapai ketahanan dan kedaulatan pangan serta dalam memelihara stabilitas harga bahan pangan,” ungkapnya.
Diskusi tersebut mendapat beberapa kesimpulan mengenai penyebab atau faktor yang mempengaruhi menurunnya pangsa lapangan usaha pertanian tersebut. Maraknya konversi lahan pertanian produktif serta kualitas infrastruktur terutama saluran irigasi sekunder dan tersier yang belum mendukung menjadi faktor-faktor penurunan tersebut.
Termasuk juga faktor yang mempengaruhi adalah akses keuangan petani, tata niaga dan struktur pasar komoditas yang masih menimbulkan disintesif serta panjangnya mata rantai tata niaga yang menyebabkan disparitas harga di tingkat petani dengan harga di tingkat konsumen.
Dalam diskusi tersebut, diperoleh beberapa kesimpulan yang tujuannya untuk mengatasi permasalahan di bidang pertanian dalam mendukung ketahanan dan kedaulatan pangan serta memelihara kestabilan harga bahan pangan. Antara lain perlu dilakukan upaya koordinatif mulai dari aspek hulu hingga hilir oleh para pemangku kepentingan yang terkait.
Ada tiga strategi yang dapat ditempuh yaitu pertama, penguatan kelembagaan petani melalui penerapan corporate farming. Dengan kata lain, petani melalui kelompok tani bergabung membentuk badan usaha milik petani (BUMP) yang menangani aspek manajemen usaha, penggabungan lahan dan proses mekanisasi produksi.
Melalui pembentukan BUMP ini, diyakini akses para petani ke sumber pembiayaan lebih mudah dan lebih kuat, disamping akan memperkuat kelembagaan petani itu sendiri. Kemitraan strategis petani dengan pemasok bibit dan sarana produksi dengan jaringan distribusi besar dan eceran juga diharapkan lebih mudah dijalin.
Strategi kedua adalah pembenahan tata niaga dan distribusi komoditas bahan pangan. Strategi ini dilakukan antara lain melalui revitalisasi pasar induk dan pasar tradisional dalam rangka meningkatkan efisiensi perdagangan sehingga diharapkan dapat memperlancar arus distribusi bahan pangan dan sekaligus meningkatkan efisiensi pembentukan harga di pasar. Dukungan berupa perbaikan infrastruktur pertanian seperti saluran irigasi dan perbaikan konektivitas berupa jalan dan pelabuhan diharapkan makin memperlancar distribusi komoditas bahan pangan.
Ketiga, peningkatan kecukupan pasokan dan pengelolaan permintaan. Di samping itu, penting pula dilakukan upaya-upaya edukasi kepada konsumen untuk mengurangi ketergantungan pada satu jenis komoditas saja melalui diversifikasi pangan. Pola konsumsi masyarakat untuk komoditas bahan pangan tertentu, misalnya cabai, perlu dikurangi dari ketergantungan terhadap cabai segar menjadi cabai olahan.
Diskusi pagi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumatera Barat tersebut dihadiri Gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno. Diskusi menghadirkan narasumber dari Kementerian Pertanian RI dan staf ahli gubernur Jawa Tengah. (feb/*)
