JAKARTA – Pengendalian inflasi merupakan salah satu langkah konsisten Indonesia dalam menghadapi kondisi ekonomi tahun depan. Disamping itu, Indonesia juga akan memperluas cakupan pengawasan (surveillance) makroprudensial terhadap rumahtangga, korporasi dan grup korporasi nonkeuangan.
Gubernur Bank Indonesia Agus D Martowardoyo memaparkan hal itu dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia, Selasa (22/11) yang dihadiri Presiden Ri Joko Widodo seperti dikutip dari siaran pers di situs resmi Bank Indonesia. Agus menjelaskan, Bank Indonesia secara konsisten mengendalikan inflasi agar sesuai dengan sasarannya dan menjaga defisit transaksi berjalan pada tingkat yang sehat.
“Dari sisi moneter, Bank Indonesia secara konsisten mengendalikan inflasi agar sesuai dengan sasarannya dan menjaga defisit transaksi berjalan pada tingkat yang sehat,” kata Agus.
Tahun 2017, tambahnya, Bank Indonesia juga akan memperkenalkan Giro Wajib Minimum (GMW) Averaging guna memberikan ruang fleksibilitas pengelolaan likuiditas bagi bank. Optimalisasi SBN sebagai instrumen moneter secara bertahap juga akan dilakukan untuk menggantikan SBI. Bank Indonesia juga akan terus menjaga stabilitas nilai tukar dan melakukan percepatan pendalaman pasar keuangan.
Kebijakan makroprudensial Bank Indonesia pada tahun 2017 akan diarahkan pada upaya memperkuat dan memperluas cakupan pengawasan (surveillance) makroprudensial terhadap rumah tangga, korporasi dan grup korporasi nonkeuangan. Dalam kerangka Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), Bank Indonesia akan segera menyempurnakan perangkat protokol manajemen krisis dan ketentuan yang terkait dengan fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort.
“Bank Indonesia juga terus mengintegrasikan pengembangan sektor keuangan komersial syariah dan keuangan sosial syariah,”lanjutnya.
Selanjutnya di bidang sistem pembayaran, BI memiliki beberapa strategi untuk memperkuat kelembagaan dan infrastruktur sistem keuangan domestik, untuk mendukung inisiasi program yang telah berjalan sebelumnya. Beberapa inisiatif yang akan dilaksanakan dan ditingkatkan adalah Bank Indonesia Fintech Office yang dilengkapi fungsi regulatory sandbox, National Standard of Indonesian Chip Card Specification (NSICCS), serta National Payment Gateway.
“Selain itu, BI juga terus mendorong inklusi keuangan antara lain dengan mengimplementasikan Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) serta mendukung penggunaan nontunai elektronik dalam program dan layanan Pemerintah,” tutupnya.
Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2016 mengambil tema “Mengoptimalkan Potensi, Memperkuat Resiliensi”. Pertemuan tahunan tersebut dihadiri pula oleh pimpinan lembaga negara, menteri kabinet kerja, pimpinan lembaga pemerintah, pimpinan DPR-RI, para gubernur kepala daerah, pimpinan perbankan dan korporasi nonbank, akademisi, pengamat ekonomi, serta perwakilan sejumlah lembaga internasional. (feb/*)
