PADANG- Inflasi tahunan Sumatera Barat ke depan masih dihadapkan sejumlah risiko. Untuk itu sinergi pengendalian inflasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) harus terus dioptimalkan untuk menjaga inflasi tetap terkendali dalam rentang 2,5±1 persen year on year(yoy) pada tahun 2026.
Hal itu ditegaskan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat Andy Setyo Biwado, Senin (3/2/206). Secara tahunan, pada Januari 2026 Sumatera Barat masih mengalami inflasi 3,92 persen yoy.
“Risiko tersebut antara lain risiko low-base effect, peningkatan permintaan pangan strategis menjelang Ramadan dan Idul Fitri, rigiditas konsumsi beras masyarakat, potensi aliran pasokan ke luar daerah akibat disparitas harga antarwilayah, serta berlanjutnya kenaikan harga emas perhiasan dan depresiasi nilai tukar rupiah,” kata Andy.
Untuk mendukung upaya pengendalian inflasi tersebut, menurut Andy, pihaknya Bersama TPID Provinsi Sumatera Barat akan terus memperkuat sinergi. Beberapa langkah yang akan diambil antara lain fasilitasi pertemuan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam rangka akselerasi rekonstruksi sarana prasarana melalui forum dialog ekonomi dan pertemuan tingkat tinggi TPID.
Langkah lainnya adalah pelaksanaan rapat koordinasi teknis TPID sebagai tindak lanjut pertemuan tingkat tinggi TPID untuk menjaga stabilitas harga pascabencana serta persiapan periode Ramadan dan Idul Fitri 2026. Operasi pasar murah dan gerakan pangan murah juga akan diintensifkan sejak awal tahun, terutama menjelang bulan puasa dan Idul Fitri.
Selain itu, juga dilakukan penguatan kerja sama antar daerah berbasis neraca pangan provinsi serta pemenuhan pasokan dari luar daerah. Program Sekolah Lapang Dari Nagari untuk Negeri (DAUN) dan DAUN BANGKIT juga akan diperluas guna meningkatkan produktivitas pertanian dan memperkuat hilirisasi pangan.
Terakhir, juga dilakukan upaya penguatan komunikasi kebijakan. Hal tersebut bertujuan untuk mempengaruhi persepsi dan ekspektasi masyarakat, termasuk kampanye diversifikasi konsumsi beras guna meningkatkan efektivitas stabilisasi harga beras. F
