PASAMAN – Berita hoax atau berita yang tidak benar-benar mengerikan efek negatifnya. Bahkan, Indonesia saat ini bisa dikatakan sebagai negara yang dilanda informasi seperti itu.
Hal itu diutarakan Kepala Staf Kantor Kepresidenan, Moeldoko didampingi Menteri Dalam Negeri, Tjahyo Kumolo saat Rapat Koordinasi Nasional Bidang Kehumasan dan Hukum yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta, Senin (11/2).
Menurut Kabag Humas Setda Pasaman, Delsy Syafei yang saat itu menghadiri acara tersebut mengatakan benar-benar gawat efek jari jika tidak dikontrol.
“Maksud efek jari tersebut, yakni begitu mudahnya arus informasi dibeberkan tanpa terkonfirmasi melalui ujung jari. Sebuah berita ditentukan kecepatan dalam 30 detik saja. Baca berita, lalu tanpa diverifikasi jari langsung tergerak men-share di media sosial tanpa mengecek apakah berita itu benar atau hoax,” terangnya.
Dia mengatakan, demokrasi bukan berarti bebas sebebas-bebasnya. Demokrasi juga memiliki batas-batas tertentu. Demokrasi yang tidak terkawal instrumen institusi yang kuat, maka akan berujung anarkis.
“Dengan dalih demokrasi, setiap orang bebas, melampaui garis demokrasi. Hal ini tentu tidak benar, ini sama saja telah masuk dalam ranah anarkis,” katanya.
Intinya, kata Delsy, rapat praktisi kehumasan pemerintah memainkan peran lebih aktif dalam menangkal arus informasi salah atau hoax yang banyak berseliweran. Humas harus mampu meluruskan berbagai informasi yang keliru.
“Dalam hal ini, kami siap untuk meminimalisir tentang hal yang berkaitan dengan hoax atau semacamnya,” ungkap Delsy Syafei. (riki)
