PADANG- Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi berjanji akan terus berupaya meningkatkan kemampuan tata Kelola pelaksanaan anggaran. Kendala dan kelemahan yang terjadi akan dijadikan sebagai bahan evaluasi agar ke depan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat lebih maksimal.
Hal itu disampaikan Mahyeldi dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Selasa (17/6/2025). Rapat paripurna tersebut beragendakan menyampaikan jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi terkait Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2024.
“Kami menyadari sepenuhnya bahwa dalam pelaksanaan APBD masih terdapat berbagai kekurangan dan tantangan, meski demikian kami menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan, meningkatkan koordinasi lintas sektoral serta memastikan anggaran yang dikelola dapat memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Mahyeldi.
Mahyeldi menyampaikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh fraksi DPRD atas atensi, kritik, saran dan masukan melalui pandangan umum fraksi. Hal tersebut merupakan cerminan dari komitmen bersama antara pemerintah daerah dan DPRD dalam mewujudkan tata Kelola keuangan daerah yang sehat, efektif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Sebelumnya, DPRD Provinsi Sumatera Barat menyentil realisasi pendapatan dan belanja daerah yang belum sesuai harapan. Realisasi pendapatan masih di Bawah target sementara belanja daerah juga masih banyak yang tidak terlaksana sehingga menyebabkan sisa anggaran yang berdampak kepada percepatan pembangunan daerah.
Menurut Mahyeldi, banyak faktor yang menjadi penyebab tidak maksimalnya realisasi pendapatan daerah. Namun demikian, persoalan tersebut akan terus diupayakan agar bisa diminimalisir sehingga ke depan realisasi pendapatan daerah bisa lebih optimal.
Demikian juga halnya dengan belanja daerah, menurutnya, pemerintah daerah saat ini selalu melakukan perbaikan dalam mengimplementasikan belanja melalui sistem informasi sehingga menjadikan tata kelola yang lebih baik dan digitalisasi pengadaan diharapkan dapat meminimalisir belanja yang melebihi standar.
Untuk meningkatkan realisasi pendapatan daerah terutama dari pendapatan asli daerah (PAD), Mahyeldi menyampaikan, pemerintah daerah melalui OPD terkait terus mengupayakan peningkatan. Kendala yang memengaruhi capaian target pendapatan daerah antara lain kondisi perekonomian masyarakat, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak, perlambatan ekonomi regional, serta dampak bencana alam dan lain sebagainya.
Dalam rapat paripurna sebelumnya (Senin, 16/6/2025), fraksi-fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat menyampaikan pandangan umum terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024. DPRD menilai, realisasi pendapatan dan belanja daerah masih belum sesuai dengan harapan.
Waki Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat M. Iqra CHissa Putra memimpin rapat paripurna tersebut menyampaikan, fraksi-fraksi menilai kinerja pengelolaan keuangan daerah belum sesuai dengan harapan. Target pendapatan daerah terutama PAD tidak tercapai.
“Realisasinya hanya 94,53 persen untuk total pendapatan dan 88,03 persen untuk PAD, capaian ini merupakan terendah dalam lima tahun terakhir,” ungkap Iqra.
Sementara, belanja daerah dari Rp7,018 triliun yang disediakan hanya terealisasi Rp6,525 triliun atau 92,97 persen. Itupun menurut Iqra paling banyak merupakan realisasi belanja operasional yaitu sebesar 96,22 persen sementara realisasi belanja modal hanya 89,37 persen.
Selain itu DPRD juga melihat kondisi yang anomali dalam pelaksanaan APBD 2024. Pada satu sisi realisasi belanja rendah dan terdapat cukup banyak sisa anggaran, mencapai Rp493,077 miliar namun di sisi lain terdapat hutang yang harus dibayar sebesar Rp520,69 miliar.
“Pemerintah daerah tentunya perlu memberikan penjelasan apa yang menyebabkan timbulnya hutang yang cukup besar tersebut,” ujarnya.
Delapan fraksi di DPRD Provinsi Sumatera Barat sebelumnya telah menyampaikan pandangan umumnya terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2024. Seluruh fraksi fokus mempertanyakan soal realisasi pendapatan yang dinilai masih belum optimal serta realisasi belanja yang tidak sepenuhnya bisa dilaksanakan. F
