PADANG – Gangguan cuaca diprakirakan masih menjadi sumber risiko inflasi Sumatera Barat tahun 2017. Prakiraan cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), pada bulan Januari 2017 masih menunjukkan curah hujan pada level menengah di wilayah Sumbar, namun cenderung menengah dan tinggi di wilayah Jawa.
Hal itu diungkapkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Wilayah Sumatera Barat Puji Atmoko melalui siaran pers yang diterima padangmedia.com, Rabu (4/1).
“Risiko inflasi diprakirakan masih bersumber pada gangguan cuaca, seiring dengan prakiraan cuaca BMKG pada bulan Januari 2017 yang masih menunjukkan curah hujan pada level menengah di wilayah Sumbar, namun cenderung menengah dan tinggi di wilayah Jawa,” ungkapnya.
Di sisi yang lain, kata Puji, tekanan inflasi kelompok barang yang diatur pemerintah (administered price) diprakirakan masih cukup tinggi seiring dengan rencana pencabutan secara bertahap subsidi tarif listrik oleh pemerintah untuk golongan rumah tangga 900VA mulai Januari 2017.
“Sementara itu, tekanan inflasi pada kelompok inti diprakirakan cenderung stabil seiring dengan masih terbatasnya daya beli masyarakat,” ujarnya.
Wakil Ketua Tim Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Sumatera Barat ini menambahkan, sebagai upaya perumusan strategi pengendalian inflasi, TPID telah melaksanakan rapat koordinasi pengendalian inflasi. Sebagai bentuk evaluasi pencapaian inflasi Sumatera Barat selama 2016 sekaligus merumuskan strategi pengendalian inflasi ke depan, TPID Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan rapat koordinasi pengendalian inflasi pada tanggal 22 Desember 2016.
“Komoditas cabai merah, beras dan bawang merah menjadi sorotan dalam pembahasan tersebut meskipun juga dibahas komoditas musiman seperti tiket pesawat yang sering kenaikannya mengejutkan pada liburan hari-hari besar keagamaan dan akhir tahun,” lanjutnya.
Untuk itu, TPID Provinsi Sumatera Barat menyepakati efektivitas dan intensitas pengendalian inflasi tahun 2017 perlu diselaraskan pada jajaran perangkat pemerintahan mulai dari kabupaten, kota hingga provinsi agar tetap mengacu pada Peta Jalan (Roadmap) pengendalian Inflasi Sumbar. Selain itu, untuk menjamin ketersediaan pasokan cabai merah, TPID Provinsi Sumbar telah melakukan penjajakan kerja sama pasokan dengan TPID Provinsi Jawa Tengah sebagai sentra produksi cabai merah.
“Koordinasi lebih lanjut juga dilakukan dengan pihak Garuda Indonesia selaku maskapai rujukan untuk mengendalikan harga tiket pada saat musim liburan untuk menambah jadwal penerbangan guna memenuhi tingginya permintaan,” paparnya.
Laju Inflasi Sumatera Barat secara tahunan (year on year/yoy) dan tahun berjalan (year to date/ytd) mencatatkan inflasi sebesar 4,89 persen. Puji menyebutkan, inflasi tersebut menempatkan provinsi Sumatera Barat pada posisi keempat tertinggi secara nasional.
Meskipun tidak lagi menyandang sebutan sebagai provinsi dengan laju inflasi tertinggi kemudian terendah secara nasional seperti beberapa tahun sebelumnya, yang semua itu mencerminkan tingginya volatilitas laju inflasi, laju inflasi tersebut telah mengindikasikan pada kecenderungan yang relatif stabil, meskipun untuk itu masih tetap diperlukan stabil dalam level yang lebih rendah. (feb)
