SOLOK – Mantan Gubernur Sumatera Barat yang juga mantan Mendagri, Gamawan Fauzi mengapresiasi forum-forum yang membahas visi misi calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar ke depan, seperti yang dilakukan oleh Forum Editor Sumbar. Menurutnya, masyarakat memang sudah harus dicerdaskan dengan forum seperti itu karena bisa mendengar langsung pemaparan masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur.
Pemerintah, kata Gamawan, lewat Undang-undang Pilkada terbaru memang telah merancang pelaksaan Pilkada tidak lagi jor-joran seperti yang sudah-sudah. Hal itu juga untuk menghindari hal-hal yang bersifat negatif seperti pengerahan massa, bentrok antar pendukung dan lain-lain.
Dalam kesempatan itu, Gamawan mengatakan, setelah era reformasi, ada perubahan besar dalam sistem pemerintahan. Undang-undang Pemerintah Daerah nomor 23 tahun 2014 sebagai revisi dari sebelumnya memberikan kewenangan yang besar pada Pemerintah Provinsi, bukan lagi Pemerintah Kabupaten/kota. Oleh karena itu, bupati dan walikota saat ini tak lagi bisa seperti biasa yang suka berjalan sendiri-sendiri.
“Setelah UU ini banyak yang berubah. Cagub terpilih harus orientasi menyeluruh. Dulu, gubernur tidak bisa memberi sanksi bila bupati atau walikota membangkang. tapi kini Pemprov sebagai wakil dari pemerintah pusat bisa memberi sanksi,” katanya.
Dikatakan, pada dasarnya pemerintah pusat menginginkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien. Bukan persoalan mana yang lebih berwenang, tapi mana yang lebih efektif dan efisien.
Poin pentingnya, menurut Gamawan, adalah bagaimana Pemprov dengan Pemkab/Pemko saling berkoordinasi. Gubernur dan bupati/walikota harus duduk bersama mendalami Tupoksi dan kewenangan masing-masing. Mana skala program kerja yang dilakukan provinsi dan mana yang dilakukan kabupaten/kota serta bagaimana loyalitas kita pada skala nasional.
Sementara, Cagub nomor urut 1 Muslim Kasim mengakui, selama ini program dan kegiatan antara provinsi dengan kabupaten/kota tidak ada sinergitas. Hal inilah yang perlu didorong ke depan. Selama ini seperti ada kepincangan, sehingga saat pembahasan APBD pun tidak ada sinergitas. Kegiatan jalan sendiri-sendiri.
“Ini perlu diperbaiki di masa-masa mendatang,” ujarnya.
Sementara, menurut Cagub nomor urut 2, Irwan Prayitno, selama ini koordinasi pusat dan daerah maupun provinsi dan kabupaten/kota sudah berjalan cukup baik. Ia mencontohkan, ada sekitar 3 triliun rupiah dana APBN untuk infrastruktur di Sumbar. Sedangkan untuk program pertanian dan perkebunan lebih dari 300 miliar per tahun. Programnya dijalankan di kabupaten/kota. Bupati/walikota memberikan data, membuat SKnya dan mengirimkan ke gubernur. Gubernur kemudian yang mengeksekusi. “Program-program seperti itu bisa efektif sampai ke masyarakat,” ujarnya.
Pernyataan Irwan diperkuat oleh pasangannya, Nasrul Abit. Menurut mantan Bupati Pesisir Selatan dua periode itu, seluruh bupati/Wako harus membaca Undang-undang terlebih dahulu sehingga dia tahu tugas dan kewenangannya. Pemprov punya pengendalian, pengawasan dan pembinaan serta bisa memberikan sanksi bila tak patuh. Juga sudah ada aturan masing-masing. Tidak ada bupati/Wako yang ke luarnegeri tanpa minta izin.
“Bagi kabupaten dan kota jika tidak patuh pada provinsi tentu akan rugi sendiri. Karena, sekarang daerah seharusnya berpacu bagaimana untuk mengambil anggaran dari provinsi dan pusat. Sementara, bupati/Wako saat ini tidak bisa lagi bikin proposal langsung ke pusat,” ujarnya.
Sementara, menurut Fauzi Bahar, Cawagub nomor urut 1, gubernur dan wakil gubernur harus memberikan contoh harmonisasi agar bupati dan walikota pun bisa melakukan hal yang sama. Dikatakan, jika diberikan amanah, ia akan membina hubungan baik serta menjaga harmonisasi dan pembagian tugas yang jelas sehingga tidak ada persoalan selama lima tahun nantinya.
Terkait persoalan tersebut, mantan Wakil Bupati Solok, Elfi Sahlan menilai hubungan antara provinsi dan kab/kota selama ini memang kurang sinkron. Hal itu, dalam pandangannya, karena gubernur dipilih langsung oleh masyarakat. Begitu juga bupati dan walikota. Karena itu, setiap mereka memiliki hasrat, harkat dan martabat masing-masing bagi pemilihnya. Sehingga, saat pembahasan APBD terbentur soal kepentingan.
Dialog Forum Editor kali ini merupakan seri ketiga yang dikerjasamakan antara Forum Editor Sumbar (FEds) dengan KPU Sumbar untuk membedah visi misi Calon gubernur dan calon wakil gubernur Sumbar 2015-2020. Seri pertama diadakan di Bukittinggi dan kedua di auditorium gubernuran. Pada seri ketiga ini diadakan di gedung Kubuang Nan TigoBaleh di perbatasan Kota dan Kabupaten Solok dengan tema tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam dialog yang disiarkan RRI Pro1 Padang dan Classy FM serta siaran tunda di Padang TV itu, hadir sejumlah nara sumber seperti mantan Mendagri Gamawan Fauzi, komisioner KPU Sumbar, Wakil Bupati Solok, Elfi Sahlan, akademisi Dr Asrinaldi dan Prof Helmi, ketua tim sukses masing-masing Paslon, pimpinan media massa di Sumbar dan lain-lain. (rin)
