PADANG – Seperti halnya Fraksi Gerindra dan PDI Perjuangan, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kota Padang juga menilai perubahan koalisi serta perubahan pada unsur pimpinan dan anggota AKD (Alat Kelengkapan Dewan) adalah hal biasa.
Menurut Ketua Fraksi PPP DPRD Padang, Nila Kartika, Fraksi PPP memang tidak tergabung dalam koalisi baik saat ini maupun sebelumnya. Itu adalah keputusan politik di fraksi.
Sementara untuk komisi, posisi Nila saat ini sebagai anggota di Komisi I. Baginya tak masalah jika tak mendapat kursi pimpinan di komisi.
“Kami di komisi I sudah membuat program kerja satu tahun ke depan. Ada 20 program yang telah dibuat,” sebut Nila Kartika kepada padangmedia.com, Kamis (19/1).
Nila menyatakan, pada prinsipnya akan bekerja menjalankan tupoksi sebagai anggota komisi dan ke depannya siap mendukung program yang sebelumnya belum jalan dan akan dilanjutkan ke depan. Terutama terkait dengan pengawasan kinerja OPD, peningkatan kinerja, pelayanan publik, peraturan daerah (Perda), harmonisasi dengan pemko sesuai dengan tupoksi.
Selain itu, pihaknya akan melakukan evaluasi bersama pimpinan OPD bersangkutan atau mitra kerja masing – masing komisi agar apa yang ingin diwujudkan bersama untuk kebaikan Kota Padang dapat terealisasi dalam waktu dekat.
Sementara itu, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Padang, Mailinda Rose menyatakan, pergantian posisi baik pimpinan maupun anggota komisi diharapkan membawa perubaha serta menambah wawasan terhadap hal – hal terkait perubahan demi pembangunan Kota Padang.
Menurut Mailinda, perombakan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) di DPRD Padang untuk pemilihan pimpinan komisi yang dilaksanakan Selasa (17/1) lalu merupakan hal biasa dalam politik. Dikatakan, koalisi yang baru tersebut merupakan hal yang biasa dan tak terlepas dari peranan ketua partai.
“Memang Partai Nasdem sebelumnya juga tidak tergabung dalam koalisi, jadi hal biasalah dalam suatu politik,” kata Mailinda Rose kepada padangmedia.com, Kamis (19/1) melalui selulernya.
