PADANG — Koalisi fraksi di DPRD Padang mengalami perpecahan. Terlihat dari pemilihan struktur pimpinan komisi, Selasa lalu (17/1). Untuk struktur pimpinan komisi dipimpin oleh koalisi baru terdiri dari lima fraksi, yaitu fraksi golkar bulan bintang, PAN, hanura, demokrat dan PKS. Sebelumnya, tahun 2016 koalisi DPRD Padang terdiri dari tujuh partai yaitu Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Golkar, PDI-P, Partai Hanura, PKB, dan PBB.
Fraksi Gerindra tidak bergabung lagi pada koalisi baru ini, sehingga tidak satupun anggota dari partai pemenang pemilu 2014 lalu itu mendapatkan kursi pimpinan komisi di DPRD Padang. Selain itu, ada tiga fraksi lainnya yang turut tidak kebagian kursi pimpinan komisi, yakni Fraksi PPP, Fraksi Perjuangan Bangsa (PDIP-PKB) dan Nasdem.
Ketua Fraksi Gerindra, Elly Thrisyanti mengaku, tidak bergabungnya Fraksi Gerindra pada koalisi baru tersebut merupakan hal yang biasa dalam politik. ”Ada beberapa hal yang terjadi pada kondisi Gerindra saat ini dan saya tidak bisa pungkiri itu. Untuk koalisi, ereka mencari peluang dan itu sesuatu yang wajar dalam politik,” sebutnya kepada padangmedia.com, Kamis (19/1).
Meski demikian, sebagai ketua fraksi, Elly mengaku telah berusaha melakukan lobi pada pemilihan struktur pimpinan komisi. Karena, fraksi merupakan satu kesatuan dan tidak hanya milik ketua fraksi saja.
Sementara, Ketua Fraksi PDI-P Wismar Panjaitan mengatakan, DPRD merupakan lembaga politik. Mengenai PDI-P yang tidak bergabung lagi dalam koalisi, ia menjelaskan secara lembaga tidak ada unsur pecah tetapi ada unsur kepentingan masing-masing.
“Ada pengelompokan sesuai dengan kepentingan partai, apalagi ini sudah mulai tahun politik di Kota Padang, pada 2018 nanti sudah mulai pilkada,” ujarnya.
Tidak bergabungnya Fraksi PDI-P, hal itu terjadi karena beda kepentingan. Secara tidak langsung, dengan adanya pengelompokan berarti proses demokrasi di Kota Padang betul terjadi.
Namun begitu, ia mengaku bahwa Fraksi PDI-P tidak pernah diajak untuk bergabung pada koalisi yang baru. “Mereka tidak pernah mengajak kami untuk koalisi. Kami juga mencoba untuk berkomunikasi, tapi sudah seperti tertutup, ya karena ada kepentingan. Kalau memang terbaik untuk Kota Padang kami mendukung,” pungkas Wismar. (baim)
