PADANG—Puluhan masyarakat Kota Padang lakukan aksi unjuk rasa didepan Kontor DPRD Provinsi Sumbar, Kamis(15/10) pagi, Mereka yang mengatasnamakan Forum Kajian Sosial (Forkas) Sumatera Barat, meminta DPRD Sumbar untuk menindaklanjuti dugaan pelanggaran Pemilukada yang dilakukan oleh pihak KPU Sumbar, yakni dugaan Ijazah Palsu Nasrul Abit dan Rekening Paslon. Menganggap hal itu menyalahi aturan dan melanggar Undang-unadang, mereka menuntut pasangan calon dibatalkan.
Pada kesempatan itu Koordinator aksi, Yendra mengatakan bahwa FORKAS menilai penetapan pasangan calon Pilkada diduga terdapat pelanggran administrasi dan dugaan pelanggaran kode Etik yang dilakukan oleh KPU Sumbar. “Seperti rekomendasi Bawaslu Sumbar kepada DKPP RI terkait Rekening Paslon yang tidak sesuai dengan PKPU No. 2 tentang Tahapan Pilkada dan dugaan ijazah paslsu Calon Wakil Gubernur Nasrul Abid,”papar Yendra.
Hal senada dikatakan oleh Koordinator Advokasi Forkas Sumbar terkait keputusan Bawaslu Sumbar tentang adanya rekomendasi permasalahan administrasi dan kode etik tentang nomor rekening dana khusus kampanye para Paslon Gubernur Sumbar, “Masyarakat mengalami kebingungan dan meminta kepastian dari DPRD terkait anggaran kampanye dan konsekuensi terkait permasalahan tersebut,”jelasnya.
Dalam hal ini pihak penyelenggara Pemilu terkesan menutup mata, karena telah membiarkan permasalahan tersebut.”Atas hal itu FORKAS meminta DPRD Sumbar untuk menindak lanjuti permasalahan tersebut.Kemudian menilai perlu kiranya DPRD memanggil para Stakeholder terkait penyelenggara Pilkada serentak 2015, dan Forkas Sumbar menunggu hasil dari DKPP RI untuk menentukan sanksi yang harus dikenakan kepada pelaku pelanggaran kampanye tersebut”ungkapnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Drs. H. Marlis, MM mengatakan bahwa sesuai dengan mekanisme yang ada, aspirasi dari FORKAS akan ditindak lanjuti dan terlebih dahulu melakukan pendalaman terkait masalah tersebut, karena bahan laporan yang disampaikan ke DPRD Sumbar kurang lengkap. DPRD Sumbar berjanji akan memanggil pihak penyelenggara pilkada Sumbar untuk melakukan klarifikasi permasalahan tersebut,”ungkap Drs. H. Marlis, MM saat melakukan diskusi dengan perwakilan Forkas. (baim).
