PADANG- Dua musala di Kelurahan Batipuh Panjang Kecamatan Koto Tangah Kota Padang mendapatkan bantuan langsung dari Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman. Selain itu jamaah musala yang akan melakukan tirakat 40 hari juga mendapat bantuan bahan pangan.
Bantuan itu diberikan pada saat kunjungan masa istirahat bersidang (reses) masa persidangan kedua anggota DPRD provinsi Partai Gerindra dari daerah pemilihan Kota Padang itu, Sabtu (22/2/2025). Sementara untuk aspirasi masyarakat yang dihimpun akan diperjuangkan untuk direalisasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Aspirasi yang harus direalisasikan melalui APBD akan diproses melalui pengusulan untuk diperjuangkan masuk ke dalam anggaran, namun yang bisa kami berikan secara pribadi tentu akan kami usahakan,” katanya.
Bantuan untuk dua musala di kelurahan tersebut yaitu untuk Musala Berkah Yakin untuk membeli tikar sementara untuk Musala Jazirah Nur untuk membeli alat pengeras suara. Sedangkan untuk kebutuhan kaum ibu yang akan melaksanakan tirakat menginap 40 hari di musala akan dibantu berupa kebutuhan bahan pangan.
Aspirasi yang berhasil dihimpun dalam pertemuan dengan masyarakat di Batipuh Panjang tersebut antara lain perbaikan jalan lingkungan yang rusak, jaringan air bersih, permohonan bantuan alat menjahit dan sebagainya. Evi Yandri berjanji akan memperjuangkan seluruh aspirasi tersebut sesuai regulasi dan kewenangan yang dimiliki.
Evi Yandri menyampaikan, pertemuan dengan masyarakat sangat penting bagi anggota DPRD karena melalui kegiatan itu bisa menjemput langsung aspirasi sekaligus bersilaturahim. Dengan dating langsung ke masyarakat, bisa diketahui kondisi dan kebutuhan masyarakat sehingga program pembangunan yang direncanakan bisa lebih terarah dan tepat sasaran.
“Untuk itu masyarakat hendaknya mengajukan usulan sesuai kebutuhan sesuai mekanismenya sehingga bisa ditindaklanjuti melalui perjuangan masuk ke dalam program pembangunan daerah. Kita memahami bersama bahwa anggaran daerah memiliki prosedur yang harus dilalui, dan DPRD akan berupaya mengawal aspirasi itu agar masuk ke dalam anggaran,” tandasnya. F
