PADANG- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Evi Yandri Rajo Budiman mengajak seluruh masyarakat menabuh genderang perang untuk melawan narkoba. Bukan hanya merusak fisik dan mental, narkoba sangat berpotensi mengancam eksistensi sebuah bangsa dan negara.
Hal tersebut ditegaskan Evi Yandri dalam kegiatan sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya, di Gedung Rohana Kudus Kota Padang, Minggu (18/10).
“Persoalan narkoba harus dipandang sebagai masalah serius oleh seluruh lapisan masyarakat. Narkoba tidak sekadar merusak kesehatan mental dan fisik, tetapi lebih berbahaya dari itu, dampaknya bisa membuat negara hancur. Untuk itu, mari seluruh laposan masyarakat untuk menyatakan perang terhadap narkoba,” tegas Evi Yandri.
Ia menegaskan, peredaran dan penyalahgunaan narkoba telah mengancam negara karena menimbulkan dampak yang jauh lebih besar dari sekadar kerusakan mental dan fisik pemakainya. Untuk itu, darurat narkoba bukan sekadar kata-kata, sebab dikatakan darurat karena membutuhkan tanggapan atau gerakan cepat dan tepat secara bersama-sama.
“Jika disebutkan darurat narkoba, maka yang harus dilakukan adalah gerakan cepat, tanggap, dan tepat secara bersama-sama untuk melawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba, menyelamatkan generasi kita dari ancaman narkoba,” ujarnya.
Ajak Masyarakat Selamatkan Keluarga dari Narkoba
Dalam kesempatan itu, Evi Yandri mengajak masyarakat terutama yang menjadi peserta sosialisasi untuk menyelamatkan keluarga dan kerabat dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba. Pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah atau aparat hukum saja, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat.
“Jangan sampai ada dari anggota keluarga yang terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Mari bersama-sama mencegah sebelum terjadi melalui peran aktif seluruh komponen masyarakat agar tidak ada celah bagi masuknya narkoba ke lingkungan masing-masing,” ajaknya.
Evi Yandri menambahkan, pencegahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba tidak akan maksimal tanpa keterlibatan seluruh komponen masyarakat. Tanpa peran aktif masyarakat dalam mengawasi lingkungannya, peredaran narkoba akan sulit diberantas.
Untuk itu, lanjutnya, Pemerintah bersama DPRD Provinsi Sumatera Barat telah melahirkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif sebagai payung hukum bagi keterlibatan seluruh pihak dalam pemberantasan narkoba.
“Melalui perda ini diatur bagaimana masyarakat berperan lebih aktif dalam memberantas narkoba, termasuk berbagai upaya edukasi dan sosialisasi sebagai langkah pencegahan, serta menangani masalah penyalahgunaan narkoba,” lanjutnya.
Keaktifan masyarakat bisa dimulai dari mengetahui berbagai jenis narkoba dan zat adiktif, memahami ciri-ciri serta gejala pemakai, hingga melakukan pengawasan terhadap anggota keluarga bahkan lingkungan.
“Kalau ada pihak sanak saudara atau tetangga yang terlanjur terlibat penyalahgunaan narkoba, hendaknya diajak untuk direhabilitasi. Kalau ada kejadian bawa ke tempat rehabilitasi. Jika mendengar atau melihat aktivitas penyalahgunaan narkoba, laporkan kepada RT/RW agar bisa dihentikan. Lakukanlah itu. Mari kita pahami bahwa darurat narkoba di negara ini sudah lama terjadi,” katanya.
Narkoba Kejahatan Luar Biasa
Senada dengan Evi Yandri, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sumatera Barat Mursalim sebagai narasumber dalam kegiatan sosialisasi perda tersebut menegaskan narkoba sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang dapat menghancurkan keutuhan bangsa.
Mursalim mengambil contoh dari sejarah Perang Candu di Tiongkok pada abad ke-19. Saat itu, pelemahan generasi muda melalui narkotika menjadi strategi efektif untuk meruntuhkan sebuah negara.
Ia sangat menyayangkan jika sikap sebagian masyarakat cenderung pasif dan menutup-nutupi kasus penyalahgunaan narkoba di lingkungan sekitar dengan dalih rasa kasihan atau alasan lainnya.
“Kalau masyarakat melihat, mendengar, atau menemukan indikasi penyalahgunaan narkoba, jangan diam saja, segera laporkan. Masyarakat harus proaktif demi masa depan generasi bangsa,” tegasnya.
Sosialisasi Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2018 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif tersebut juga dihadiri oleh pejabat Kecamatan Padang Barat, Ida Puji Astuti. Ia menyampaikan apresiasi atas sosialisasi tersebut dan menyatakan pemerintah kecamatan siap berkolaborasi dalam mendukung implementasi perda tersebut demi menyelamatkan generasi muda dari ancaman bahaya penyalahgunaan narkoba. Adv
