PADANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melakukan penyusunan ulang keanggotaan Alat Kelengkapan (AKD) untuk masa tugas tahun 2018. Penyusunan AKD tersebut berlangsung dalam rapat paripurna, Selasa (20/3).
AKD yang dilakukan kocok ulang adalah Badan Musyawarah, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapem Perda) dan struktur komisi-komisi. Meski sudah tersusun keanggotaan, penetapan pimpinan terhadap lima komisi belum dilakukan, ditunda hingga rapat paripurna tanggal 26 Maret 2018 mendatang.
Menurut Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim, penyusunan keanggotaan komisi – komisi sudah dilakukan pada rapat paripurna tanggal 28 Februari lalu. Namun, belum dapat ditetapkan dan rapat paripurna ditunda.
Sementara dalam rapat paripurna kali ini, susunan keanggotaan komisi – komisi telah terbentuk. Komisi V memiliki anggota lebih banyak dari komisi lainnya. Menurut Hendra, lebih banyaknya anggota Komisi V adalah berdasarkan pendapat fraksi-fraksi bahwa komisi yang membidang Kesejahteraan Sosial itu perlu penguatan.
“Berdasarkan pendapat fraksi-fraksi, penguatan ini sejalan dengan banyaknya program pembangunan bidang kesejehteraan sosial yang perlu didorong sesuai dengan target RPJMD,” terangnya membuka rapat paripurna.
Komisi V memiliki anggota sebanyak 15 orang, sedangkan komisi I merupakan yang paling sedikit anggotanya, hanya 9 orang. Komisi II memiliki 11 orang anggota sedangkan komisi III dan komisi IV masing-masing memiliki 13 orang anggota.
Sampai rapat paripurna ditutup malam ini, berikut informasi sementara komposisi komisi-komisi di DPRD Provinsi Sumatera Barat masa tugas tahun 2018.
Komisi I Bidang Pemerintahan
Afrizal (Golkar)
H. M. Nurnas (Demokrat)
Jasma Juni Datuak Gadang (Gerindra)
Ahmad Rius (PAN)
M. Algazali (PPP)
Widayatmo (PKS)
Endarmy (Nasdem)
Armiati (Hanura)
Albert Hendra Lukman (PDIP, PKB, PBB)
Komisi II Bidang Ekonomi
Sitti Izzati Aziz (Golkar)
Darman Sahladi (Demokrat)
Sudarmi Saogo (Gerindra)
Muzli M Nur (PAN)
Yuliarman (PPP)
Novi Yuliasni (PPP)
Mochklasin (PKS)
Muslim M Yatim (PKS)
Irwan Afriadi (Nasdem)
Syaiful Ardi (Hanura)
Riva Melda (PDIP, PKB, PBB)
Komisi III Bidang Keuangan
Yulfitni Djasiran (Golkar)
Marlina Suswati (Golkar)
Liswandi (Demokrat)
Ismunandi Sofyan (Gerindra)
Supardi (Gerindra)
Indra Datuak Rajo Lelo (PAN)
Iswandi Latif (PAN)
Bukhari Datuak Tuo (PAN)
Martias Tanjung (PPP)
Irsyad Syafar (PKS)
Murdani (Nasdem)
Zusmawati (Hanura)
Komi Chaniago (PDIP,PKB,PBB)
Komisi IV Bidang Pembangunan
Saidal Masfiuddin (Golkar)
Suhemdi Lubis (Golkar)
Sabar. A. S (Demokrat)
Nofrizon (Demokrat)
Suwirpen Suib (Demokrat)
Ahmad Khaidir (Gerindra)
Prof. Erman Mawardi (PAN)
Syafril Ilyas (PPP)
Irradatillah (PPP)
H. Rafdinal (PKS)
Evel Murfi Saifoel (Nasdem)
Taufik Hidayat (Hanura)
Burhanuddin Pasaribu (PDIP,PKB,PBB)
Komisi V Bidang Kesejahteraan Sosial
Aristo Munandar (Golkar)
Zigo Rolanda (Golkar)
Asrul Tanjung (Demokrat)
Hidayat (Gerindra)
Sabrana (Gerindra)
Darmon (PAN)
Amora Lubis (PPP)
Zalman Zaunit (PPP)
Rahmad Saleh (PKS)
Rahayu Purwanti (PKS)
Risnaldi (Nasdem)
Apris (Nasdem)
Marlis (Hanura)
Rizanto Algamar (PDIP,PKB,PBB)
Achiar (PDIP,PKB,PBB)
Hendra Irwan Rahim berharap, dengan telah ditetapkannya pimpinan dan keanggotaan, maka masing-masing AKD telah dapat menyusun rencana kerja sesuai program dan rencana anggaran yang telah ditetapkan.
Dia mengingatkan, tantangan dan beban tugas pada tahun 2018 akan semakin berat. Hal itu sejalan dengan dimulainya tahapan agenda politik dalam penyelenggaraan pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2019.
“Oleh sebab itu, kinerja dan disiplin dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perlu ditingkatkan agar tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah dan agenda-agenda politik dapat dilaksanakan dengan baik secara bersamaan,” tutupnya. (feb)
