BUKITTINGGI- Ketua bersama anggota Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat meninjau Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I di Bukittinggi, Rabu (2/7/2025). Area kerja Cabdin Pendidikan Wilayah I meliputi Kota Bukittinggi, Kota Padangpanjang dan Kabupaten Agam.
Muhidi menegaskan, kunjungan tersebut adalah untuk mengetahui secara langsung pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2024 dan tahun 2025 serta akan menjadi rujukan bagi penyusunan anggaran tahun 2026.
“Kunjungan ini sebagai bentuk pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBD demi menggenjot kualitas pendidikan di Sumatera Barat,” kata Muhidi.
Dalam kesempatan itu, Muhidi juga menyoroti proses seleksi penerimaan peserta didik baru pada jenjang pendidikan SMA dan SMK yang masih menyisakan persoalan. Menurutnya, masih banyak orang tua siswa memaksakan anak mereka masuk ke sekolah yang dinilai sekolah favorit sehingga menjadi persoalan pada saat penerimaan.
Dia berharap, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait mekanisme penerimaan peserta didik baru di setiap tahun jaran. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami sehingga seleksi penerimaan peserta didik baru tidak lagi meninggalkan persoalan dan pemerataan pendidikan dapat berjalan maksimal.
Dalam kesempatan itu, anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat Deswippetra mengungkapkan bahwa mekanisme penerimaan peserta didik baru telah diatur secara sistematis dan berbasis teknologi. Jadi, jangan ada anggapan bahwa pihak-pihak tertentu termasuk anggota DPRD bisa memberikan rekomendasi meloloskan calon peserta didik untuk masuk ke sekolah yang diinginkan.
“Ini harus dilakukan sosialisasi oleh Dinas Pendidikan melalui cabang-cabang dinas agar tidak ada lagi anggapan bahwa anggota DPRD bisa memberikan rekomendasi kepada calon peserta didik baru untuk masuk ke sekolah yang diinginkan meskipun secara teknis tidak memenuhi syarat,” ujarnya.
Dia meminta Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat melalui jajarannya agar meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Bahwa untuk proses penerimaan peserta didik baru ada mekanisme yang harus dipenuhi, baik jalur zonasi, jalur prestasi maupun jalur lainnya yang telah ditetapkan dan dilakukan secara sistematis.
“Kemudian anggapan sekolah favorit atau bukan favorit juga harus diluruskan karena pemerintah terus berupaya melakukan pemerataan kualitas lembaga pendidikan, jadi semmua sekolah itu sama statusnya,” lanjutnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah I Wilia Zuwerni menyebutkan, saat ini proses penerimaan calon peserta didik masih berlangsung di seluruh SMA dan SMK. Dia mengakui fenomena yang disampaikan anggota DPRD terkait sekolah favorit memang masih ada.
“Pendaftaran calon peserta didik di sekolah-sekolah yang dianggap favorit masih tinggi, namun daya tampung sekolah terbatas. Kami tetap berpedoman kepada mekanisme penerimaan seperti syarat zonasi, prestasi dan syarat lain yang telah ditetapkan,” terangnya.
Sejauh ini menurut Wilia, minat calon peserta didik cukup tinggi ke SMA seperti di Kota Padangpanjang. Namun untuk SMK agak minim peminat, kemungkinan karena dua SMK di Padangpanjang berbasis sekolah berasrama (boarding school).
Wilia menyampaikan, pihaknya akan terus melakukan evaluasi terhadap proses penerimaan peserta didik baru agar ke depan prosesnya semakin baik dan terjadi pemerataan siswa di seluruh sekolah. Tidak terjadi “penumpukan” di salah satu sekolah yang dianggap favorit sementara sekolah lainnya kekurangan siswa.
Pada pertemuan dengan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Barat tersebut, Wilia juga menyampaikan bahwa Cabang Dinas Wilayah I membutuhkan dukungan anggaran untuk sarana prasarana. Dia berharap hal tersebut mendapat perhatian agar menunjang kinerja dalam meningkatkan kualitas pendidikan ke depan. F
