SAWAHLUNTO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sawahlunto meminta Walikota agar segera menyelesaikan polemik di Rumah Sakit Umum Derah (RSUD) Sawahlunto agar tak berdampak luas bagi masyarakat. Dengan adanya polemik itu bisa mengganggu pelayanan pada pasien,,
Hal ini disampaikan juru bicara fraksi PKPI DPRD kota Sawahlunto Masril pada rapat paripurna yang dipimpin Ketua Eka Wahyu didampingi Wakil Ketua Jaswandi dan Elfia Rita Dewi di gedungDewan, Rabu (18/3/2020).
Menyikapi kondisi RSUD saat ini, sebut Masril , kepala daerah dimintasegera mengambil langkah yang jelas. “ Kondisi yang tidak kondusif antara menajemen dengan para pagawai sangat berdampak dengan suasana yang sunyi sepi di RSUD Sawahlunto,” sebutnya pada paripurna yang dihadiri Walikota Deri Asta dan kepala OPD kota ini.
“Atas nama masyarakat kota Sawahlunto meminta kepada kepala daerah agar dapat menjadikan RSUD kita ini lebih baik,” harapnya.
Terkait pemotongan TPP sebelumnya, Sekretaris Komisi I DPRD kota Sawahlunto Reflizal meminta Pemko Sawahlunto menyikapi persoalan pemotongan Tunjangan Penambah Penghasilan (TPP). Harus ada kebijakan yang diambil terhadap persoalan tersebut.
“Pemko harus bersikap, harus ambil kebijakan yang berpihak kepada ASN RSUD. Hak mereka harus dipenuhi agar kinerja pelayanan kesehatan di rumah sakit daerah tersebut tidak terganggu,” kata Reflizal.
Dia mengingatkan, pimpinan RSUD maupun Walikota jangan sampai menindak ASN yang berunjuk rasa menyampaikan aspirasi menuntut hak mereka. Jangan sampai ada mutasi atau tindakan lainnya yang terindikasi sebagai sanksi bagi ASN RSUD terkait unjuk rasa ke Balaikota dan DPRD.
Seperti diberitakan sebelumnya, ASN RSUD Sawahlunto terkena kebijakan pemotongan TPP sebesar 20 persen. Kebijakan pemotongan tersebut ditolak oleh ASN yang meminta TPP mereka dibayar penuh,
Mengadukan nasib mereka, ASN RSUD mendatangi gedung DPRD Kota Sawahlunto. Mereka diterima oleh Ketua DPRD Kota Sawahlunto Eka Wahyu dan wakil ketua, Elfia Rita Dewi serta beberapa orang anggota dewan. (tumpak)
