PADANG- Komisi I dan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Meranti Provinsi Jambi melakukan studi tiru ke DPRD Provinsi Sumatera Barat, Jumat (3/5/2024). Kunjungan tersebut untuk berkonsultasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan komisi terhadap organisasi pemerintah daerah (OPD).
Pimpinan rombongan Komisi I dan Komisi II DPRD Meranti, Taufiqurrahman dalam kunjungan yang diterima Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat Raflis tersebut menjelaskan, masing-masing komisi akan berkonsultasi terkait bidang tugas. Komisi I berkonsultasi terkait penguatan fungsi pengawasan dalam penyelanggaraan hukum dan pemerintahan, sedangkan Komisi II di bidang perekonomian berkonsultasi terkait sector perikanan.
“Kami melihat DPRD Sumatera Barat cukup baik dalam menjalankan fungsi pengawasan, sehingga penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan daerah berjalan lancer,” kata Taufiqurrahman.
Selain itu, dia juga menyebut kunjungan sekaligus untuk mempererat hubungan sebagai daerah bertetangga. Hubungan antar daerah tetangga harus terus diperkuat mengingat adanya kaitan yang erat dalam aktivitas berbagai sektor kehidupan masyarakat terutama perdagangan dan jasa.
Menyambut kedatangan Komisi I dan Komisi II DPRD Kabupaten Meranti, Sekretaris DPRD Provinsi Sumatera Barat Raflis menyampaikan sangat terbuka untuk informasi dan koordinasi antar pemerintahan daerah. Harmonisnya hubungan antar daerah tentunya akan berdampak positif terhadap pergerakan ekonomi dan percepatan pembangunan.
Dia menjelaskan, dalam rangka optimalisasi fungsi pengawasan komisi, DPRD Provinsi Sumatera Barat secara aktif meninjau pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh OPD mitra kerja. Baik melalui kunjungan langsung ke lokasi program maupun rapat-rapat dengan mitra kerja tersebut.
Jika dalam pelaksanaan suatu program dan kegiatan ada kendala, bisa diketahui dan dicari solusi sehingga program kegiatan tersebut bisa berjalan secara maksimal Pengawasan juga dilakukan terhadap hasil dari suatu program dan kegiatan apakah sesuai dengan tujuan dan kualitasnya.
“Dengan optimalisasi pengawasan tersebut maka pelaksanaan program dan kegiatan OPD bisa diketahui hasilnya, kualitas, kendala yang dihadapi untuk dicarikan solusi,” ujarnya. F
