AGAM – Guna penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) inisiatif DPRD Kabupaten Agam tentang Badan Permusyawaratan (Bamus) Nagari, Komisi I DPRD Agam melakukan kunjungan ke Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sumatera Barat, Selasa (2/10).
Rombongan Komisi I DPRD Agam dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I Feri Adrianto dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Agam Suharman dan Taslim, anggota Komisi I, serta dari Sekretariat DPRD Agam hadir Kabag hukum & Persidangan Heriwardati, pendamping komisi dan Hasneril dari Humas DPRD Agam.
Rombongan Komisi I diterima oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Sumbar Unan Pribadi, Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum dan Daerah/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Yeni Nel Ikhwan beserta jajarannya.
Ketua Komisi I DPRD Agam, Feri Adrianto mengatakan, maksud dan tujuan kunjungan tersebut adalah untuk menyamakan persepsi antara DPRD Agam dengan Kemenkumham Sumbar terkait dengan penyempurnaan Ranperda Bamus Nagari. Menurutnya, ranperda itu masih ada beberapa pasal yang harus dilakukan penyempurnaan.
Kasubbid Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum dan Daerah/Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Madya Yeni Nel Ikhwan mengatakan, pihaknya sepakat dengan Komisi I DPRD Agam terhadap penyempurnaan pasal-pasal yang ada dalam draf ranperda tersebut. “Secara keseluruhan, kita sepakat dengan Komisi I DPRD Agam terhadap penyempurnaan pasal-pasal yang ada dalam draf Ranperda Bamus Nagari ini,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Agam, Suharman mengatakan, Ranperda inisiatif Komisi I DPRD Agam itu sudah dilakukan proses dan beberapa tahapan-tahapan pembahasannya. “Kita berharap dengan adanya pembahasan dengan Kemenkumham ini bisa mendapat informasi dan referensi terkait dengan Ranperda inisiatif tentang Bamus Nagari sehingga ranperda yang kita buat ini berguna dan bermanfaat di masyarakat nantinya,” tandasnya. (fajar)
