PADANG- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat mengharapkan pelaku usaha Industri Kerajinan Masyarakat (IKM) lebih mengoptimalkan pemanfaatan e-katalog agar dapat lebih berkembang dan kompetitif.
Ketua Komisi II DPRD Sumbar Arkadius Datuak Intan Bano mengungkapkan, platform e-katalog disediakan pemerintah daerah untuk mendorong IKM bisa lebih maju dan berkembang.
“Penyediaan e-katalog bisa menjadi solusi bagi IKM untuk lebih berkembang dan pemerintah daerah juga bisa membeli produknya secara langsung,” kata Arkadius.
Dia menjelaskan, e-katalog merupakan sistem informasi elektronik dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Platform tersebut memuat informasi usaha, produk, harga, dan informasi lainnya yang berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa.
Untuk itu, ia mendorong agar pelaku usaha IKM dapat mendaftarkan produknya di e-katalog sehingga dapat lebih dikenal, dengan informasi yang lengkap mulai dari kualitas hingga harga.
“Sehingga memiliki potensi untuk menjangkau pemasaran yang lebih luas, termasuk untuk memenuhi kebutuhan pengadaan barang dan jasa pemerintah,” ujarnya.
Dia berharap, pemanfaatan e-katalog bisa lebih efektif. Tahun depan, diharapkan seluruh IKM sudah mendaftarkan produknya di e-katalog.
Menurutnya, dengan berkembangnya IKM akan memberikan dampak positif kepada perekonomian masyarakat serta meningkatkan daya serap tenaga kerja. Konsep tersebut hendaknya sudah efektif berjalan di tahun 2022.
Dia meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian terus meningkatkan sosialisasi pemanfaatan e-katalog kepada pelaku usaha IKM.
“Ini salah satu program strategis dalam upaya memacu perkembangan IKM yang akan memberikan dampak positif kepada pergeralan ekonomi masyarakat,” tutupnya. (Feb)
