PADANG – Sejumlah anggota DPRD Kota Padang meminta dinas terkait benar – benar menindaklanjuti dugaan peredaran vaksin palsu di Sumatera Barat seperti hasil penyelidikan Bareskrim Polri beberapa waktu lalu. DPRD Padang berharap jangan sampai hal itu sengaja ditutup-tutupi karena menyangkut keselamatan masyarakat banyak.
Anggota Komisi IV DPRD Padang, Dewi Susanti meminta kepada Dinkes Padang untuk memastikan keberadaan vaksin palsu tersebut. Ia juga minta inventarisir seluruh rumah sakit dan Puskesmas serta melakukan pendataan yang benar dengan melibatkan pihak – pihak terkait.
“Pihak rumah sakit juga harus transparan serta memastikan apakah ada korban akibat pemakaian vaksin palsu tersebut. Harus ada tindakan yang jelas,” katanya kepada padangmedia.com, Selasa (26/7).
Menurut Dewi Susanti, penyelidikan dari Bareskrim Mabes Polri tentulah tidak main – main. Pihak kepolisian tentunya memiliki dasar dalam menyampaikannya.
Ia juga berharap pihak-pihak terkait harus melakukan antisipasi. Jika memang ada indikasi vaksin palsu tersebut telah beredar, lakukan pemeriksaan lebih lanjut dan jangan didiamkan saja.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang, Feri Mulyani saat dikonfirmasi memastikan vaksin palsu tidak pernah beredar di Kota Padang. Hal itu dikarenakan semua vaksin yang beredar di tempat – tempat pelayanan imunisasi di Kota Padang disuplai dan dikontrol dari Dinkes. Menurutnya, Dinkes bersama BPOM telah memeriksa fasilitas – fasilitas kesehatan.
“Hasilnya, sampai saat ini belum ada ditemukan penggunaan vaksin palsu di Kota Padang,” tutupnya. (baim)
