AGAM – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Agam, Yulnasri menilai sudah saatnya Laboratorium milik Pemda Agam mendapat akreditasi, agar hasil pemeriksaan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
“Laboratorium milik Pemda Agam di bawah DLH ini telah dibangun sejak 2008 dan diresmikan tahun 2009 oleh Wakil Bupati Agam kala itu, Ardinal Hasan,” katanya saat dikonfirmasi padangmedia.com, Selasa (16/5).
Dikatakan, pihaknya sangat membutuhkan labor tersebut, sebab di sanalah DLH dapat mencari hakikat kebenaran ilmiah dari sesuatu obyek dalam lingkungan alam dan sosial, seperti pemeriksaan terhadap Rumah Sakit, Klinik, PDAM, SPBU, Perusahaan Agro Industri, Depot Air Minum dan lainnya.
“Semoga labor kita segera diakreditasi. Sebab, selama ini kami melakukan pemeriksaan ke labor yang ada di Kota Padang, karena hanya disanalah labor yang baru terakreditasi di Sumbar,” ujarnya.
Selain itu, bila labor telah diakreditasi akan mampu menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Agam yang diperkirakan mencapai Rp650 juta hingga Rp850 juta per tahunnya,
“Untuk mengejar akreditasi ini, kemarin (Senin, 15/5), kami membawa Komisi III DPRD Agam untuk meninjau langsung kondisi labor. Kunjungan itu juga bertepatan dengan kunjungan dari tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) melakukan pemeriksaan terhadap labor kita ini,” ungkapnya.
Ia berharap agar Komisi III DPRD Agam dapat membuat sebuah payung hukum, agar labor tersebut dapat berfungsi sesuai dengan standarnya, bahkan juga mampu menghasilkan PAD. (fajar)
