
PADANGPARIAMAN- Sedikitnya 11 nagari di tujuh kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat terkenda dampak banjir dan tanah longsor akibat intensitas hujan yang tinggi pada Jumat (4/10/2024). Hujan menyebabkan Batang Ulakan, Batang Sungai Gimba dan Batang Tapakih meluap.
Kepala Pusat Data Informasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari, Sabtu (5/10/2024) menyebutkan, peristiwa banjir dan longsor tersebut terjadi sekira pukul 17.00 Wib. Selain memicu sungai meluap, hujan dengan intensitas tinggi itu juga menyebabkan struktur tanah menjadi labil sehingga terjadi longsor.
Muhari menyebutkan, peristiwa itu menyebabkan 11 nagari (desa) di tujuh kecamatan terdampak. Antara lain di Nagari Sungai Sariak Kecamatan VII Koto, Nagari Gasan Gadang Kecamatan Batang Gasan dan Nagari Cimpago Kecamatan V Koto. Kemudian di Nagari Kampuang Galapuang Ulakan, Nagari Seulayat Ulakan, Nagari Sungai Gimba Ulakan dan Nagari Sandi Ulakan di Kecamatan Ulakan Tapakih. Selanjutnya Nagari Parik Malintang Kecamatan Anam Lingkuang serta Nagari Pauah dan Nagari Kapalo Koto di Kecamatan Nan Sabaris.
Dia memaparkan, berdasarkan data yang diterima BNPB, sebanyak 1.102 KK atau 4.411 warga terdampak. Sebanyak 160 KK atau 480 warga dilaporkan mengungsi sementara di masjid-masjid, balai masyarakat dan rumah tetangga serta kerabat yang tidak terdampak banjir dan tanah longsor.
“Sebanyak 1.615 unit rumah terendam, dua unit rumah tertimbun tanah longsor, badan jalan penghubung antar Nagari Sungai Sariak – Nagari Toboh Ketek tertimbun material longsor serta badan jalan di Kecamatan IV Koto Aua Malintang terendam setinggi 50 – 100 cm,” bebernya.
Kondisi terkini, beberapa daerah masih diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat serta pembersihan badan jalan di Kecamatan VII Koto masih terus dilakukan. Adapun kebutuhan mendesak untuk mempercepat penanganan meliputi penambahan alat berat, perahu karet, makanan siap saji, selimut serta dapur umum harus segera dipenuhi. BPBD Kabupaten Padang Pariaman bersama dinas PUPR, TNI, Polri, serta pemerintah setempat sudah berkoordinasi guna melakukan pendataan serta penanganan. */F






