PADANG – Menyampaikan aspirasi terkait pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) tahun 2019, ratusan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Jumat (24/5/2019).
Unjuk rasa yang diikuti oleh organisasi mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) itu menuntut pemerintah mengusut kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang meninggal dunia dan memberikan santunan kepada keluarga mereka.
“Pemerintah harus mengusut kematian petugas KPPS dan memperhatikan nasib keluarga mereka dengan memberikan santunan,” kata Koordinator aksi unjuk rasa, Iranda.
Dia menyuarakan pendapat bahwa pelaksanaan pesta demokrasi tahun 2019 ini tidak optimal. Mahasiswa menuntut pihak kepolisian sebagai instansi penegak keamanan agar dapat menegakkan aturan dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam kondisi pesta demokrasi.
Mahasiswa yang datang berunjuk rasa juga menyampaikan tuntutan agar pemerintah merevisi Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Hal itu agar Pemilu ke depan bisa lebih baik lagi.
Kedatangan mahasiswa ke gedung DPRD Provinsi Sumatera Barat diterima oleh Kepala Sub Bagian Humas, Lasuardi. Dia menyampaikan, aspirasi mahasiswa akan dicatat dan ditindaklanjuti kepada anggota dewan.
Lasuardi menyampaikan permohonan maaf pimpinan dan anggota DPRD yang tidak bisa bertemu langsung dengan mahasiswa. Karena pada saat bersamaan, seluruh anggota dewan tengah melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah diagendakan.
“Meski anggota dewan tidak berada di tempat pada saat ini, aspirasi adik-adik mahasiswa ini akan sampai karena kami akan mencatat dan melaporkannya kepada DPRD,” kata Lasuardi.
Setelah beberapa orang perwakilan mahasiswa diajak berkeliling ke seluruh ruangan pimpinan, fraksi dan komisi untuk memastikan bahwa tidak satupun anggota dewan ada di ruangan, akhirnya mahasiswa membubarkan diri. (fdc)
