JAKARTA- Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI H. Darizal Basir mengutuk keras aksi penyerangan Pos Persiapan Komando Rayon Militer (Posramil) Kisor Distrik Maybrat Selatan, Papua Barat pada sekitar pukul 03.00 Wit, Kamis (2/9/2021). Dalam peristiwa penyerangan itu, empat orang prajurit TNI gugur.
Melalui siaran pers yang diterima, Sabtu (4/9/2021), Darizal Basir mengucapkan belasungkawa atas gugurnya empat prajurit TNI dalam penyerangan yang dilakukan kelompok separatis tersebut.
“Pertama, kami menyampaikan belasungkawa atas gugurnya empat prajurit TNI dalam penyerangan yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata terhadap Posramil Kisor Distrik Maybret Selatan, Papua Barat,” kata Darizal Basir.
“Semoga prajurit yang gugur dalam menjalankan tugas diberikan tempat terbaik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dan keluarga yang ditinggalkan diberik ketabahan dalam menghadapi cobaan ini,” tambah anggota Fraksi Partai Demokrat tersebut.
Darizal Basir menyatakan, mengutuk keras aksi penyerangan tersebut. Dia meminta aparat terkait mengusut tuntas dan mengambil langkah–langkah nyata agar peristiwa semacam itu tidak terulang kembali.
“Baik penembakan/penyerangan terhadap parajuri TNI/Polri maupun penembakan atau penyerangan terhadap masyarakat sipil, harus diusut tuntas agar tidak terulang kembali,” tegasnya.
Dia menegaskan, penyerangan yang dilakukan oleh kelompok separatis yang menamakan diri sebagai Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) itu tidak dapat ditolerir. Secara kasat mata telah nyata-nyata melakukan upaya pemberontakan dengan tujuan memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Tentu hal ini tidak boleh dibiarkan. Papua dan Papua Barat adalah bagian dari Kedaulatan NKRI. Setiap upaya untuk memisahkan diri dari wilayah NKRI yang berdaulat harus ditindak tegas,” kata anggota DPR dari daerah pemilihan Sumatera Barat 1 tersebut.
Politisi yang merupakan pensiunan perwira TNI AD itu meminta kepada Pemerintah untuk mengevaluasi secara komprehensif sistem pengamanan dan penumpasan kelompok – kelompok separatis di Papua dan Papua Barat.
“Harus dievaluasi, tidak hanya terbatas pada aspek keamanan saja, tetapi termasuk juga aspek ekonomi, pendidikan, budaya, infrastruktur dalam bentuk satu kerangka kerja (roadmap) yang komprehensif. Papua dan Papua Barat adalah wilayah integral NKRI, yang harus dijaga, dibela dan disejahterakan,” tandasnya. (rls)
