AGAM – Bupati Agam Indra Catri Dt. Malako Nan Putiah menyampaikan nota Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioitas Anggaran Sementara (RKUA-PPAS) tahun anggaran 2017 dalam rapat paripurna DPRD, Selasa (2/8). RKUA PPAS tersebut disusun sesuai dengan isu-isu strategis yang dimuat dalam dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017.
“Dokumen tersebut merupakan integrasi rencana kerja SKPD, pokok-pokok pikiran DPRD, usulan masyarakat melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) serta disinkronisasikan dengan RKPD Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat,” kata Indra Catri saat membacakan nota penjelasan tentang KUA-PPAS anggaran APBD tahun 2017 pada rapat paripurna di aula utama DPRD Agam, Selasa (2/8).
Rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Agam Marga Indra Putra dihadiri oleh anggota DPRD Agam, Asisten, jajaran SKPD Agam, LSM dan wartawan lainnya.
Indra Catri menjelaskan, berdasarkan data statistik BPS pada empat tahun terakhir menunjukkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,84 persen. Lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi provinsi Sumatera Barat sebesar 5,74 persen dan nasional yang tumbuh 4,79 persen.
“Pertumbuhan ini dipicu oleh meningkatnya nilai tambah pada empat sektor utama pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PBRB).” lanjutnya.
Diantaranya, sektor pertanian pada tahun 2015 sebesar Rp5,28 triliun meningkat Rp0,53 triliun dari tahun 2014. Sektor pengolahan mencapai Rp1,99 triliun meningkat Rp0,27 triliun. Sektor kontruksi tumbuh sebesar Rp1,19 triliun meningkat Rp0,18 triliun dari sebelumnya. Kemudian sektor perdagangan besar dan eceran sebesar Rp2,80 triliun meningkat Rp0,36 triliun dibandingkan tahun 2015.
Sementara itu, dari hasil kajian ilmiah pada tahun 2014, menunjukan indikator pemerataan pembangunan pada angka 0,169. Artinya tingkat ketimpangan pemerataan pembangunan antar kecamatan di 16 kecamatan berada di level yang rendah.
“Terkait dengan kemiskinan, kita telah berhasil menurunkan angka kemiskinan dari 7,43 persen tahun 2014 menjadi 6,82 persen tahun 2015,”ungkapnya.
Disamping peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat melalui Indeks pembangunan Manusia (IPM) merupakan intergrasi dari keberhasilan di bidang pendidikan merata, kesehatan merata dan ekonomi otomatis akan merata.
Pada Tahun 2014, IPM Kabupaten Agam telah mencapai angka 69,32, merupakan angka tertinggi diantara kebupaten se-Sumatera Barat.”Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata- rata IPM Nasional,” terangnya.
Pencapaian keberhasilan di tahun 2015 akan lebih tajam lagi pada tahun 2017. Pihaknya berharap perlu kebijakan anggaran melanjutkan apa yang telah dicapai ini. Pada tahun 2017, belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,67 triliun, naik Rp138,60 milyar atau 8,29 persen dibandingkan dengan APBD tahun 2016.
Adapun belanja daerah tahun 2017 yakni, belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp1,06 triliun naik Rp34,31 milyar atau 3,21 persen dibandingkan APBD tahun 2016. Sementara itu, untuk belanja langsung direncanakan sebesar Rp600,39 milyar naik Rp104,29 milyar atau 17,26 persen dari APBD tahun 2016.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Agam Marga Indra Putra menyampaikan, sepakat anggaran tetap sasaran dan eksistensi yang diinginkan bupati dapat disikapi bersama-sama. (fajar)
