PADANGPANJANG – Pemerintah Kota (Pemko) Padangpanjang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kesatuan Bangsa dan Politik (BPBD Kesbangpol) mengadakan sosialisasi Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum di Hall Lantai III Balikota setempat, Selasa (11/12).
Kepala BPBD dan Kesbangpol Kota Padangpanjang, Erizal mengatakan, sosialisasi dilakukan guna menambah pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan Undang – Undang No. 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.
“Dengan pelaksanaan sosialisasi ini diharapkan masyarakat paham akan pelaksanaan UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dan ikut berpartisipasi dalam Pemilu serentak yang akan dilaksanakan di tahun 2019,” jelas Erizal.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Walikota Padangpanjang Drs. Asrul yang membuka sosialisasi secara resmi mengatakan, partisipasi dari masyarakat sangat dibutuhkan, karena partisipasi bukan saja mengenai hak pemilih tetapi juga mengenai kepedulian masyarakat terhadap demokratisasi menuju kesejahteraan dan kemajuan bangsa.
“Hak politik warga negara dalam pemilu bukan saja memberikan hak suara, melainkan juga dalam pengawasan Pemilu. Dalam hal ini, yang harus dibangun adalah kesadaran masyarakat akan hak-hak politiknya,” jelasnya.
Asrul menambahkan, seperti diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa Pemilu harus dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
“Hal ini akan dapat tercapai, apabila seluruh komponen bangsa saling bahu-membahu mendukung pelaksanaan Pemilu dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan penghormatan hak-hak politik setiap warga Negara,” paparnya.
Lebih lanjut Asrul mengatakan, bahwa sinergritas Pemilu sangat diharapkan untuk memberikan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat akan arti pentingnya Pemilu. “Kami berharap sosialisasi ini dapat mewujudkan kesamaan persepsi serta sinergritas yang kuat dan berkesinambungan,” pungkasnya. (de)
