PADANG – Tim pendukung bakal calon kepala daerah Emzalmi – Desri mempersilahkan Pemko Padang untuk menertibkan poster atau banner balonkada jika memang ada Perda yang dilanggar. Namun, Walikota Padang Mahyeldi Ansharullah diminta jangan sampai tebang pilih dalam menegakkan aturan.
Pernyataan itu disampaikan Evi Yandri Rajo Budiman terkait pernyataan Walikota Padang, Mahyeldi Ansharullah bahwa pihaknya akan menertibkan pemasangan poster atau banner bakal calon kepala daerah yang melanggar.
Evi Yandri mengatakan, pernyataan itu sebagai hal yang wajar karena merupakan tugas seorang kepala daerah asal jangan tebang pilih dalam menegakkan aturan. Menurut Evi, sejauh ini tidak ada aturan yang dilanggar oleh pihaknya. Pemasangan yang awalnya dilakukan di pohon-pohon kayu dan tiang listrik sudah ditertibkan oleh tim Emzalmi-Desri. Kalaupun masih ada yang menempel di pohon-pohon kayu, itu hanya inisiatif warga.
“Semuanya adalah inisiatif anak nagari dan warga Kota Padang yang kini sepakat untuk mendukung pasangan Emzalmi-Desri. Tidak ada sedikitpun anjuran dari kandidat untuk memasang tanda gambar tersebut,” kata Evi Yandri saat dikonfirmasi padangmedia.com, Selasa (15/8).
Ia mengaku, anak nagari dan warga kota serta beberapa komunitas perantau yang ada di Kota Padang kini berinisiatif untuk memasang tanda gambar Emzalmi-Desri. Semua itu pertanda kesukaan mereka terhadap sosok Emzalmi dan Desri Ayunda. Selain itu, Evi Yandri menjelaskan bahwasanya ada sekitar 15.000 banner yang sudah dipersiapkan dan 9.000-an sudah terpasang.
“Makanya, kalau dianggap melanggar, silahkan saja ditertibkan,” ujar Ketua Forum Komunikasi Anak Nagari (FKAN) Pauh IX ini.
Evi Yandri juga menegaskan bahwa masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pesta demokrasi seperti halnya pemilihan Kepala Daerah. Oleh karena itu masyarakat tidak dapat dipisahkan dengan Pilkada.
Pilkada merupakan satu kesatuan yang utuh dimana masyarakat menjadi faktor utama dan penentu berjalan suksesnya pelaksanaan Pilkada. “Makanya, kami melakukan sosialisasi sedini mungkin agar keterlibatan warga Kota Padang pada Pilkada Serentak 2018 mendatang meningkat, ketimbang Pilkada sebelumnya.
Sosialisasi yang dilakukan, kata Evi, juga merupakan sebuah pembelajaran berharga kepada masyarakat mengenai makna dan arti dari sebuah Pemilihan Kepala Daerah sehingga masyarakat tidak terperosok ke dalam sebuah kesalahan pada saat memilih kandidat kepala daerah.
“Sebenarnya kami sudah membantu pemerintah dalam hal ini KPU untuk mensosialisikan Pilkada Serentak 2018 sebelum masuk kepada tahapan Pilkada yang sebenarnya,” tutur Ketua FKAN Pauh itu. (baim)
