BI Sumbar:Potensi Inflasi Akibat Disparitas Harga Pangan Antarwilayah Perlu Diwaspadai
  • Home
  • Berita
  • BI Sumbar:Potensi Inflasi Akibat Disparitas Harga Pangan Antarwilayah Perlu Diwaspadai

BI Sumbar:Potensi Inflasi Akibat Disparitas Harga Pangan Antarwilayah Perlu Diwaspadai

Harga cabe

PADANG- Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat Andy Setyo Biwado mengingatkan, potensi aliran keluar komoditas bahan pangan merupakan salah satu risiko pemicu inflasi yang harus diwaspadai. Disparitas harga antarwilayah memungkinkan terjadinya hal tersebut sehingga mengurangi pasokan di dalam daerah.

Melalui siaran pers yang diterima Kamis (4/6/2026) Andy menegaskan, mengacu pada terjaganya inflasi Sumatera Barat secara akumulatif, pada tahun 2026 diprakirakan tetap terjaga dan berada dalam rentang sasaran inflasi nasional. Hal itu didukung oleh normalisasi produksi pertanian, perbaikan sarana dan prasarana distribusi, serta berlanjutnya sinergi pengendalian inflasi oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID).

“Namun demikian, sejumlah risiko masih perlu diwaspadai, antara lain peningkatan harga komoditas global dan disrupsi rantai pasok, potensi aliran keluar komoditas pangan akibat disparitas harga antarwilayah, dampak cuaca ekstrem dan bencana alam, serta tekanan depresiasi nilai tukar rupiah yang berpotensi meningkatkan imported inflation,” tegas Andy.

Ia menambahkan, sinergi TPID agar terus diperkuat untuk menjaga inflasi Sumatera Barat tetap terkendali dalam rentang 2,5±1 persen year on year (yoy) guna mendukung daya beli masyarakat dan stabilitas perekonomian daerah sepanjang tahun 2026.

Sementara itu, masih dalam siaran pers Bank Indonesia Sumatera Barat, tersebut, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Mei 2026 inflasi Sumatera Barat tercatat sebesar 0,90 persen month to month (mtm). Dengan demikian, maka secara tahunan (yoy) menjadi 3,91 persen.

Namun menurut Andy, secara akumulatif Januari sampai Mei inflasi Sumatera Barat tetap terjaga sebesar 0,47 persen year to date (ytd). Ia menyebut, perkembangan tersebut lebih baik dibanding tahun 2025 di mana inflasi akumulatif hingga Mei tercatat 1,80 persen (ytd).

Menurut Andy, inflasi bulanan Sumatera Barat pada Mei 2026 tercatat meningkat dibandingkan bulan sebelumnya. Hal itu terutama dipengaruhi oleh kenaikan harga kelompok barang bergejolak khususnya cabai merah yang mengalami inflasi 26,03 persen (mtm) memberikan andil inflasi sebesar 0,40 persen. Meski demikian, secara kumulatif Januari – Mei 2026, harga cabai merah di Sumatera Barat asih mencatatkan deflasi yang cukup dalam yaitu sebesar -33,47 persen (ytd).

“Kenaikan harga cabai merah terutama terjadi di Kabupaten Dharmasraya dan Pasaman Barat yang berbatasan langsung dengan wilayah pemasok luar provinsi, seiring menurunnya pasokan dari Sumatera Utara dan Jambi. Sementara kenaikan harga cabai merah di Kota Padang dan Kota Bukittinggi relatif lebih rendah seiring dengan pasokan yang lebih beragam, termasuk dari wilayah Jawa,” ujarnya.

Komoditas lain yang turut memberikan andil inflasi bulanan antara lain bawang merah yang mengalami inflasi 6,93 persen (mtm). Hal itu seiring meningkatnya permintaan bawang merah Sumatera Barat dari luar wilayah, di tengah penurunan produksi di wilayah sentra Brebes Jawa Tengah.

Tekanan inflasi lebih tinggi tertahan oleh penurunan harga sejumlah komoditas seperti daging ayam ras, jengkol, telur ayam ras, kentang, yang mengalami deflasi. Termasuk juga emas perhiasan seiring penurunan harga emas global. Dengan tertahannya tekanan inflasi tersebut, inflasi kumulatif hingga Mei 2026 masih berada pada level yang relative terjaga.

Andy juga merinci, secara spasial inflasi bulana relatif tinggi terjadi di Kabupaten Pasaman Barat yaitu sebesar 1,03 persen (mtm). Kemudian Kabupaten Dharmasraya mengalami inflasi 0,91 persen (mtm), dan Kota Padang sebesar 0,92 persen (mtm), serta Kota Bukittinggi yang mencatatkan inflasi paling rendah yaitu 0,44 persen (mtm).

Hingga Mei 2026, inflasi tahunan tertinggi tercatat di Kabupaten Dharmasraya sebesar 5,31 persen (yoy), diikuti Kabupaten Pasaman Barat sebesar 4,61 persen (yoy), Kota Bukittinggi sebesar 3,73 persen (yoy), dan Kota Padang sebesar 3,52 persen (yoy). Meski demikian, secara kumulatif sejak awal tahun, inflasi di seluruh wilayah Indeks Harga Konsumen (IHK) Sumatera Barat masih relatif terjaga.

Dalam merespons tekanan inflasi yang bersifat temporer tersebut, menurut Andy, Bank Indonesia bersama TPID Provinsi Sumatera Barat terus memperkuat sinergi pengendalian inflasi dengan memfokuskan langkah pada penguatan pasokan, kelancaran distribusi, serta pengelolaan ekspektasi masyarakat.

Beberapa Langkah yang diambil antara lain penguatan koordinasi pemerintah daerah dan pusat untup percepatan rekonstruksi sarana prasarana pascabencana, pelaksanaan rapar koordinasi teknis TPID, intensifikasi operasi pasar murah dan gerakan pangan murah, optimalisasi kerja sama antar daerah berbasis neraca pangan, dan penguatan ketahanan pasokan hortikultura melalui pengembangan urban farming dan penguatan kelompok tani cabai merah dan bawang untuk menjaga persediaan saat terjadi defisit pasokan. F

Berita Terkait

Leave a Reply