PADANG- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Khoiruddin menyatakan siap memperjuangkan aspirasi pemerintah daerah terkait kendala yang dihadapi akibat diberlakukannya kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Khoiruddin saat kunjungan kerja pimpinan dan anggota Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta ke DPRD Provinsi Sumatera Barat, Jumat (9/5/2025). Menurutnya, bagi DKI sendiri, kebijakan efisiensi itu tidak banyak berpengaruh karena otonomi daerah berada di pemerintah provinsi, apalagi Jakarta memiliki kekuatan fiskal.
“Tentu akan berbeda dengan provinsi lain yang otonominya hingga ke kabupaten/ kota, termasuk Sumatera Barat. Sebagai pengurus Asosiasi DPRD seluruh Indonesia, kami akan membawa suara daerah ini ke DPR RI,” kata Khoruddin.
Dia menilai, kekuatan kekuangan daerah berbeda, dengan ketergantungan kepada pemerintah pusat sangat tinggi untuk Sebagian besar pemerintah daerah. Kunjungan tersebut dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar dampak efisiensi anggaran terhadap kinerja anggota dewan khususnya dan pemerintah daerah umumnya.
“Kami juga ingin mengetahui bagai mana strategi DPRD Provinsi Sumatera Barat dalam mencari solusi terhadap efisiensi anggaran ini,” ujarnya.
Khoiruddin menjelaskan, selain ke DPRD Provinsi Sumatera Barat, DPRD DKI Jakarta juga berkunjung ke DPRD Daerah Istimewa Jogjakarta dan DPRD Provinsi Kepulauan Riau. Agenda kunjungan juga sama yaitu untuk mengetahui dampak serta mempelajari strategi menghadapi kebijakan efisiensi anggaran tersebut.
Kunjungan kerja Banggar DPRD DKI Jakarta tersebut diteria Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Irsyad Syafar dan Daswanto. Irsyad mengakui, efisiensi anggaran sangat berpengaruh kepada kinerja DPRD terutama dalam pelaksanaan fungsi pengawasan.
“Untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut, DPRD menyiasati dengan memperbanyak rapat evaluasi dan dengar pendapat Bersama mitra kerja dari OPD sehingga fungsi pengawasan dapat tetap berjalan maksimal,” kata Irsyad.
Dia menyampaikan terima kasih kepada Ketua DPRD DKI Jakarta yang akan membantu menyuarakan kendala DPRD dan pemerintah daerah terkait berlakunya kebijakan efisiensi anggaran tersebut. Menurutnya, kebijakan itu berdampak kepada terbatasnya ruang gerak daerah dalam melaksanakan pembangunan secara maksimal untuk kesejahteraan masyarakat. F
