PADANGPANJANG-Fraksi Gerindra-PKS DPRD Kota Padangpanjang berpendapat beberapa program yang dicanangkan pada RAPBD tahun anggaran 2016 masih belum memberikan prioritas pada penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Demikian disampaikan ketua Fraksi Gerindra-PKS Mesra pada rapat Paripurna DPRD Kota Padangpanjang dalam rangka penyampaian Pendapat Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda APBD Kota Padangpanjang Tahun Anggaran 2016 di DPRD hari ini Senin, 20/11
“Setelah menjalani beberapa kali pembahasan, Fraksi GERINDRA-PKS berpendapat beberapa program yang dicanangkan belum memberikan prioritas penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, indikator dari progam yang ada, masih kurang riil,” ungkap Mesra.
Dijelaskannya, seharusnya Pemerintah Daerah memberi data indikator berupa penjabaran berapa jumlah orang yang sudah tertangani dari kemiskinan dan pengangguran setiap tahunnya melalui program yang ada. Sehingga nantinya akan terjawab apakah prioritas pembangunan di Kota Padangpanjang salah satunya adalah untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran memang akan tercapai.
Terkait dengan aspek Pendapatan Daerah, Fraksi Gerindra-PKS berharap Pemerintah Daerah mampu untuk menggali sumber-sumber pendapatan secara luas, sehingga pendapatan daerah terkumpul secara maksimal dengan
memperhatikan beban sosial ekonomi masyarakat.
“Semangat menggali pendapatan daerah jangan sampai membebani masyarakat. Karena itu, tugas pemerintah daerah tidak sekedar bersemangat dalam menggali atau menarik pajak dan retribusi dari rakyat. Tetapi juga membuka, membangun, memfasilitasi dan mengembangkan unit-unit usaha sosial-ekonomi masyarakat secara maksimal sehingga tingkat pendapatan masyarakat akan semakin meningkat,” tegas Mesra.
Ditambahkannya dengan pendapatan masyarakat semakin meningkat, otomatis akan berpengaruh pada pendapatan daerah melalui pajak dan retribusi daerah. Begitu juga potensi daerah dari sektor pariwisata, perhubungan dan sektor lainnya, sedangkan untuk aspek Belanja Daerah, fraksi ini menginginkan agar prinsip dasar arus belanja terealisasi dengan efektif dan efisien, sehingga setiap rupiah yang mengalir untuk pembelanjaan benar-benar dapat dirasakan masyarakat.
“Bertitik tolak dari prinsip inilah kita bisa melihat, apakah RAPBD yang disusun ini benar-benar didasari oleh political will yang baik, dengan dasar pemikiran yang cerdas atau tidak. Setiap rupiah yang dibelanjakan juga harus memiliki transparansi dan akuntablitas yang tinggi dihadapan masyarakat,” tegas Mesra.
Meskipun akhirnya dapat menerima Ranperda ABPD untuk ditetapkan sebagai Perda, Fraksi Gerindar-PKS memberikan saran dan masukan untuk dapat diperhatikan dan dijalankan oleh pemerintah Kota Padangpanjang. (isril)
