PADANG- Puluhan tenaga honorer dari Kabupaten Solok Selatan mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat, Selasa (13/10/2022). Mereka berharap diperjuangkan untuk masuk ke dalam pendataan tenaga non-ASN Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Kemenpan RB).
Diterima Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joindy bersama Wakil Ketua DPRD, Suwirpen Suib dan beberapa orang anggota DPRD provinsi, puluhan orang tersebut datang mewakili sekitar 2.400 orang tenaga honorer di Kabupaten Solok Selatan. Mulai dari tenaga guru, tenaga kesehatan hinggq tenaga teknis lainnya.
“Ada sekitar 2.400 tenaga non-ASN di Pemkab Solok Selatan, kami berharap sapat diperjuangkan untuk masuk ke dalam pendataan Kemenpan RB,” kata Eci, salah seorang tenaga honorer menyampaikan aspirasi.
Kemenpan RB telah meminta seluruh pemerintah daerah untuk mendata pegawai non-ASN atau honorer. Pendataan tersebut dilakhkan menyusul kebijakan pemerintah pusat yang menghapuskan tenaga honorer.
“Kami sudah lama bekerja sebagai tenaga honorer, kami ingin dimasukkan ke dalam pendataan agar ada solusi terkait nasib kami setelah kebijakan tersebut,” tambahnya.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy mengungkapkan, kewenangan pendataan tersebut merupakan kewenangan pemerintah daerah masing-masing. Untuk mencari solusi, ia berjanji akan mengkoordinasikan dengan bupati dan wali kota.
“Pemprov Sumbar akan menjadwalkan pertemuan dengan bupati dan wali kota untuk mencari solusi dari persoalan tersebut,” kata Audy
Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat Suwirpen Suib mengungkapkan keprihatinan terhadap persoalan itu. Dia berjanji akan menindaklanjuti sesuai kewenangan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut.
“Kebijakan ini (penghapusan tenaga honorer memang membuat prihatin, agar mendapat solusi kami akan berupaya menindaklannjuti sesuai kewenangan untuk memperjuangkan apa yang menjadi harapan para tenaga honorer,” kata Suwirpen.
Dia berjanji akan membawa aspirasi tersebut ke tingkat pimpinan DPRD untuk dibahas secara kelembagaan. Suwirpen berharap persoalan yang menjadi kerisauan tenaga honorer itu bisa menemukan solusi. F
