PADANG – Anggota Komisi IV DPRD Padang tak menemukan timbunan sembako di gedung Baznas Padang. Usai menerima pengunjukrasa di gedung DPRD Padang terkait pembagian sembako, Komisi IV langsung sidak ke kantor Baznas Kota Padang, di kawasan Sungai Sapih, Kuranji, Jum’at (4/12) sore. Dari dialog dengan petugas Baznas, didapati kesimpulan bahwa tidak ditemukan adanya penumpukan atau penimbunan sembako oleh pihak Baznas. Hanya saja, sembako yang tampak ada 100 paket dan itu merupakan sisa dari pembagian sembako sebelumnya.
“Tudingan masyarakat atas timbunan sembako itu tidak benar.Kami sudah lihat tadi, dan itu adalah sisa sembako pembagian sebelumnya,” kata Ketua Komisi III, Zulhardi Z Latif.
Menyinggung penyaluran ratusan sembako, Ketua Komisi IV DPRD Padang ini menyatakan kalau itu sah-sah saja. Pasalnya, para penerima sembako itu merupakan petugas yang gajinya di bawah satu juta rupiah. Besaran per paket yang diberikan pun hanya Rp150 ribu. Itu juga tidak semua terealisasi karena daftar nama penerima yang diterima Baznas ternyata di bawah jumlah yang mereka perkirakan sebelumnya.
“Setelah melakukan rapat, anggota Komisi III memintakan kepada pengurus Baznas untuk mendata kembali para warga di Kota Padang yang patut mendapatkan zakat dan malah kami menyarankan untuk bisa menambah jumlah warga yang akan diberikan bantuan,” jelasnya.
Sementara, Al Amin dari Baznas Padang mengatakan, pihaknya tidak membeda-bedakan warga seperti yang ditudingkan para pengunjuk rasa. Bahkan, jika sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan, maka tidak ada persoalan dan akan disalurkan agar tidak memunculkan isu bahwa Baznas Kota padang menimbun berton-ton sembako.
“Kita akan secepatnya melakukan pendataan kembali pada masyarakat yang patut mendapatkan zakat,” jelasnya. Baznas Kota Padang juga berjanji tidak akan melakukan pendistribusian sembako dalam situasi Pilkada tahun ini.
Sekretaris Komisi IV Maidestal Hari Mahesa menambahkan, agar tidak terjadinya persoalan yang merugikan masyarakat terutama zakat, ia meminta kepada sekretariat komisi untuk menyurati ketua DPRD, Pemkot dan Baznas untuk duduk bersama. Maksudnya untuk mengkounter isu yang selama ini merebak di tengah-tengah publik.
“Selama Baznas Kota Padang belum menyampaikan laporan atas program kerjanya, kita minta untuk menyampaikan laporan selama setahun ini, agar ada transparansi penyaluran dana dan sembako serta program untuk menolong masyarakat kurang mampu dan benar membutuhkan di Kota Padang,” ujar Esa. (baim)
