PADANG – Asosiasi Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (ASPAMS) Tuah Sakato Sumatera Barat berharap dukungan anggaran dari pemerintah provinsi. Saat ini, ASPAMS memiliki sekitar 1.434 lokasi pendampingan penyediaan air minum dan sanitasi tersebar di 16 kabupaten dan kota.
Bertemu dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim, Senin (1/4/2019), Ketua ASPAMS Tuah Sakato Sumatera Barat Sivanus mengungkapkan, dukungan anggaran sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kinerja memberikan pendampingan kepada masyarakat mengenai air minum dan sanitasi.
“Kepengurusan ASPAMS dikukuhkan sejak Januari 2018 lalu dengan SK gubernur dan saat ini memiliki 1.434 lokasi pendampingan. Kami berharap mendapat dukungan anggaran dari pemerintah provinsi,” kata Sivanus.
Dia mengungkapkan, dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat, ASPAMS Tuah Sakato sudah ada di 16 daerah, selain Kota Bukittinggi, Kota Solok dan Kota Padangpanjang. Menurutnya, dari seluruh daerah tersebut, baru Kabupaten Pasaman yang memberikan perhatian melalui dukungan anggaran dari pemerintah daerah setempat.
Dia mengungkapkan, sejak dilantik, pihaknya belum pernah melakukan kegiatan penguatan kelembagaan karena terkendala pendanaan. Padahal, kegiatan tersebut sangat penting untuk meningkatkan kinerja dalam melakukan pendampingan pengelolaan air minum dan sanitasi kepada masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Sumatera Barat Hendra Irwan Rahim memandang ASPAMS Tuah Sakato memiliki peran penting dalam melanjutkan program Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi Masyarakat (Pamsimas). Program itu, adalah dalam rangka meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat serta menjamin ketersediaan air minum dengan pengelolaan yang optimal sesuai standar kesehatan.
“Melihat fungsi ini, tentunya peran ASPAMS sangat penting dan perlu didorong dengan anggaran yang memadai,” katanya.
Dia menerangkan, ketersediaan air bersih adalah sangat vital dalam kehidupan masyarakat. Sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk memberikan jaminan tersedianya pasokan air bersih yang layak dikonsumsi oleh masyarakat. Demikian juga sanitasi, merupakan salah satu syarat penting untuk menciptakan lingkungan kehidupan masyarakat yang memenuhi standar kesehatan. Untuk itu, Hendra meminta pemerintah provinsi dapat mengalokasikan anggaran yang memadai untuk mendukung kegiatan ASPAMS tersebut.
“Ketersediaan pasokan air bersih dan sanitasi yang layak sesuai standar kesehatan merupakan kebutuhan masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Jadi sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian terhadap hal tersebut,” tandasnya. (fdc)
