PADANG—Agar kesejahteraan masyarakat segera dapat diwujudkan maka Belanja langsung harus lebih besar dibanding Belanja tidak langsung.Namun kenyataannya saat ini, dalam APBD Kota Padang belum bisa diwujudkan. Pasalnya pada Belanja Daerah baik APBD maupun APBD Perubahan tahun 2015, masih didominasi oleh Belanja tidak langsung.
Belanja belanja tidak langsung ini meliputi, belanja pegawai, belanja hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan, serta belanja tak terduga. Pada APBD Perubahan 2015 ,Belanja tidak langsung berjumlah 60,07%,sedangkan Belanja langsung hanya sebesar 39,93%.Dengan perbandingan ini dapat ditegaskan bahwa belanja pegawai lebih dominan.
Ketua Partai Fraksi Demokrat,Yulisman.SH ,pada pdangmedia.com menyampaikan pada dasarnya dari belanja pegawai (PNS), akibat moratorium pemerintah pusat, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN dan RB) tentang penghentian sementara penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) hingga saat ini menjadikan jumlah PNS diKota Padang sudah berkurang.
Sehingga hitungan antara belanja langsung dan tidak langsung pada APBD Perubahan 2015 ini sudah mulai seimbang. Normalnya perbandinggan anggaran tersebut sekitar 60% dan 40% dan saat ini perbandingan tersebut belanja tidak langsung 60,07 % dan belanja langsung 39,93%, jadi sudah mendekati keseimbangan normal .
“Sebenarnya tujuan moratorium ini ialah efisiensi sumber daya manusia dan biaya belanja negara untuk PNS. Penghentian sementara penerimaan CPNS ini merupakan turunan dari arahan Presiden Joko Widodo untuk efisiensi anggaran negara. Namun moratorium tidak berlaku bagi tenaga pengajar (guru) dan tenaga kesehatan,”jelas Yulisman .SH.
Dari kondisi yang ada pada APBD Perubahan 2015 ini, kata Yulisman, seharusnya diimbangi dengan pengabdian, loyalitas, dedikasi yang lebih optimal hingga terjadi pelayanan prima dari pemerintah yang merupakan dambaan masyarakat yang dapat dinikmati oleh masyarakat itu sendiri secara langsung.
Yulisman,SH. menghimbau Pemerintah daerah untuk dapat mencarikan solusi baik itu dalam bentuk peningkatan dedikasi, loyalitas dan pegabdian aparatur negeri ini. “Pemerintah jangan ragu-ragu untuk memberikan sanksi kepada yang melanggar ,disamping memberikan penghargaan kepada yang berprestasi. Walikota harus dapat melaksanakan evaluasi kepemimpinan dan kinerja SKPD yang bersangkutan secara profesional,” lanjutnya.
Apabila tidak tercapainya target Pendapatan daerah termasuk target pencapaian program disebabkan kelalaian serta ketidak profesionalitasan yang bersangkutan, perlu diberi sanksi tegas. :Bila perlu melakukan pergantian dengan yang lebih baik dan profesional,” sehingga kedepannya tidak ditemukan lagi buruk nya kinerja pada SKPD,”ungkap Yulisman SH (baim).
