PADANG – Anggota Komisi I DPRD Kota Padang Faisal Nasir menilai, Pemerintah Kota Padang belum memiliki konsep yang matang dalam merealisasikan tunjangan kelurahan. Menurutnya, tunjangan semestinya diberikan sesuai hasil yang dicapai.
”Pemberian tunjangan itu sesuai beban kerja. Karena itu, perlu ada indikator oleh Pemko,” kata Faisal kepada padangmedia.com di ruang kerjanya, Kamis (12/11).
Menurut Faisal, Pemko belum menyiapkan indikator tersebut. Akibatnya, kinerja pegawai tidak dapat diukur secara objektif. Padahal, dana anggaran yang direncanakan sebesar Rp 7 miliar.
“Saya menilai Pemko belum memiliki dasar dari prestasi penerima tunjangan,” ungkap Ketua Fraksi PAN ini.
Selain itu, ia menyayangkan belum baiknya kinerja pegawai kelurahan. Pegawai Lurah belum memberikan pelayanan sesuai harapan masyarakat. Bahkan, masih ditemui Kelurahan yang lurahnya baru masuk kantor pada pukul 10.00 WIB.
Selain itu, tidak hanya di kelurahan saja, namun kondisi yang sama juga terlihat di SKPD yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Yang lebih memiriskan lagi, masyarakat yang tidak memiliki kenalan seakan tidak dianggap ketika berurusan dengan pemerintahan.
“Harusnya budaya semacam ini tidak ada lagi. SKPD dan Lurah mesti meningkatkan pelayanan publik. Kita berharap di bawah kepemimpinan pasangan Walikota Mahyeldi dan Wakil Walikota Emzalmi, ke depannya SKPD dan Unit Kelurahan berkerjasama dengan baik untuk pelayanan yang maksimal,” tegasnya. (baim )
