PADANG – Laju inflasi Sumatera Barat pada Agustus 2016 terpantau mengalami penurunan dari bulan sebelumnya. Inflasi Sumatera Barat pada Agustus tercatat 0,78 persen (month to month/ mtm), turun dari Juli yang sebesar 1,52 persen (mtm).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Barat Puji Atmoko selaku Wakil Ketua Tim Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) mengungkapkan, penurunan tersebut disebabkan meredanya permintaan masyarakat pasca lebaran.
“Namun, secara tahun berjalan, laju inflasi Sumbar cukup tinggi karena telah berada pada level 2,51 persen (year to date/ ytd),” ungkap Puji Atmoko melalui siaran pers, Jumat (2/9).
Sementara itu, secara tahunan, laju inflasi Sumbar telah berada pada level 3,89 persen (year on year/yoy). Tingkat inflasi di Sumbar, baik secara bulanan (mtm), tahun berjalan (ytd) maupun tahunan (yoy) tersebut berada di atas nasional yaitu -0,02 persen (mtm) (deflasi), 1,74 persen (ytd) dan 2,79 persen (yoy).
“Realisasi inflasi bulanan (mtm) posisi Agustus 2016 tersebut menjadikan Provinsi Sumbar sebagai provinsi dengan laju inflasi tertinggi ke-2 (dua) secara nasional setelah Provinsi Papua Barat,” tambahnya.
Secara spasial, inflasi Sumbar disumbang oleh inflasi Kota Padang dan Bukittinggi yang masing-masing tercatat sebesar 0,84 persen (mtm) dan 0,40 persen (mtm). Inflasi tersebut menjadikan Kota Padang sebagai kota dengan laju inflasi tertinggi ke-4 (empat) secara nasional. Sedangkan Kota Bukittinggi berada pada urutan ke-19 (sembilan belas) sebagai kota dengan inflasi tertinggi secara nasional.
Inflasi Sumbar disumbang oleh inflasi kelompok bahan pangan bergejolak (volatile food), dan kelompok inti (core). Kelompok bahan pangan bergejolak dan kelompok inti masing-masing mencatat inflasi sebesar 1,75 persen (mtm) dan 0,96 persen (mtm). Kenaikan harga bahan pangan bergejolak disebabkan oleh terganggunya pasokan bahan pangan strategis, yaitu dari sentra produksi di luar Sumbar.
Secara lebih rinci, kenaikan tersebut disebabkan oleh gangguan cuaca di sejumlah daerah baik di dalam provinsi maupun sentra produksi di Jawa sehingga menyebabkan berkurangnya pasokan cabai merah dan bawang merah. Sementara itu, di dalam provinsi, intensitas curah hujan yang tinggi menghambat penjemuran gabah mengakibatkan pasokan beras menjadi berkurang.
Kenaikan harga kelompok inti disumbang oleh kenaikan biaya pendidikan terutama Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Pertama sebagai dampak tahun ajaran baru. Bertolak belakang dengan 2 (dua) kelompok tersebut, kelompok barang yang diatur pemerintah (administered price) tercatat deflasi sebesar 0,59 persen (mtm). Penurunan harga pada kelompok ini disumbang oleh penurunan harga tiket angkutan udara seiring menurunnya permintaan di bulan Agustus mengingat lonjakan arus balik mencapai puncaknya pada pertengahan Juli 2016.
Selanjutnya,tekanan inflasi ke depan diprakirakan masih akan meningkat, terutama disumbang oleh kelompok bahan pangan bergejolak. Tekanan inflasi tersebut diprakirakan berasal dari kenaikan harga bahan pangan seiring dengan masih berlangsungnya gangguan cuaca baik di dalam provinsi maupun sentra produksi di Jawa, sehingga berpotensi mengganggu pasokan barang di Sumatera Barat.
Lebih jauh lagi, gangguan cuaca yang disebabkan oleh fenomena La Nina dapat berdampak pada kurang optimalnya panen di berbagai sentra produksi. Tingginya intensitas curah hujan di Sumatera Barat juga merupakan faktor yang harus diwaspadai karena berpotensi mengganggu masa tanam padi dan proses penjemuran gabah.
Dari sisi kelompok barang yang diatur pemerintah (administered price), adanya kemungkinan peningkatan tarif listrik secara bertahap hingga akhir tahun akan mendorong tekanan inflasi ke depan. Sementara itu, tekanan dari kelompok inti diprakirakan sedikit meningkat seiring dengan perbaikan daya beli masyarakat dan penyesuaian harga sewa/kontrak rumah (kost) memasuki periode penerimaan mahasiswa baru. (feb/*)
