MENTAWAI – Untuk meningkatkan kapasitas dan penguatan ketangguhan masyarakat pesisir di Kabupaten Kepulauan Mentawai terhadap pengurangan risiko bencana, program kerja Arbeiter Samariter Bund (ASB) akan diperpanjang tahun 2017 mendatang.
Project Manager ASB Soestyo Budi Nugroho kepada padangmedia.com mengatakan, meski program kerja ASB telah berakhir pada Mei 2016 lalu, tapi pemerintah daerah Mentawai meminta ASB untuk memperpanjang program kerja di daerah itu. Menurut penilaian Bupati Kepulauan Mentawai, program kerja terkait dengan pengurangan risiko bencana dan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana berhasil dilakukan.
Permintaan perpanjangan program ASB tersebut juga mendapat dukungan dari Kementerian Luar Negeri Jerman. Selain di Mentawai, program ASB juga dilakukan di Kabupaten Pesisir Selatan. Sesuai dengan amanat Framework for Disaster Risk Reduction (SFDRR), UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan Peraturan Kepala BNPB nomor 1 tahun 2012 tentang pedoman umum desa/kelurahan tangguh bencana, ASB Indonesia dan Fhilipina selaku lembaga sosial kemanusiaan dari Jerman bersama Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jendral Pemberdayaan Masyarakat, merasa ikut bertanggung jawab dalam upaya Penanggulangan Risiko Bencana (PRB) di Sumbar.
Program ASB merupakan kerja sama dengan Kemendagri, Pemprov Sumbar, Pemkab Mentawai serta Kemenlu Jerman sebagai penyandang dana. Adapun desa yang menjadi sasaran program ASB adalah di Kecamatan Sipora Utara, antara lain Desa Tuapejat, Desa Goisok Oinan dan satu desa lagi masih sedang menunggu kepastian dari kantor Yogyakarta dan Jerman.
Plt. Sekretaris Daerah (Sekda) Mentawai Drs. Syaiful Jannah mendukung pihak ASB untuk memperpanjang program kegiatan di Bumi Sikerei pada tahun 2017. Pemerintah Daerah Mentawai, katanya, sangat mendukung program ASB. Dengan diperpanjangnya masa program kerja tersebut untuk wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai dan Pesisir Selatan, sekurangnya akan mampu menekan pengurangan risiko bencana. Syaiful menghimbau kepada seluruh pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam upaya pengurangan risiko bencana di Bumi Sikerei secara intensif dan berkelanjutan. (ers)
