Jakarta – Forum Indonesia Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) yang akan diselenggarakan di Jakarta pada 23-24 Juli 2018 mendatang, merupakan upaya DPR RI untuk mendukung diplomasi pemerintah dengan negara-negara kepulauan di Samudera Pasifik. Selain itu, juga mendukung pemerintah dalam meningkatkan konektivitas dan mempercepat pembangunan di kawasan timur Indonesia.
“Ini adalah salah satu forum yang sangat penting, karena kawasan pasifik adalah negara-negara yang sangat jarang disentuh. Padahal mereka punya hak suara di Dewan Keamanan Persatuan Bangsa Bangsa (DK PBB),” kata Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon dilasir dpr.go.id, Sabtu (7/7).
Di Samudera Pasifik sendiri ada 16 negara yaitu kepulauan Cook, Federasi Mikronesia, Fiji, Perancis polinesia, Kiribati, Nauru, Kaledonia Baru, Niue, Palua, Papua Nugini, Kepulauan Marshall, Samoa, Kepulauan Salomon, Tonga, Tuvalu dan Vanuatu. Beberapa diantaranya kurang mendukung integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Waktu itu ada enam negara pasifik yang mendukung Papua merdeka di PBB. Tahun lalu tinggal 2 negara lagi yang masih mendukung itu. Untuk itu melalui parliamentary channel (saluran parlemen), kita harus memulai dialog tentang kerja sama, sehingga kesalahpahaman itu bisa kita hindari,” terang Fadli.
Politisi Partai Gerindra ini menambahkan, bahwasanya banyak negara di Samudera Pasifik memiliki parlemen yang kuat, sehingga pemerintahannya ditopang oleh parlemen. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia harusnya memberdayakan seluruh stakeholder dalam sebuah pendekatan first track diplomacy dan second track diplomacy. Dalam hal ini, DPR RI bagian dari first track diplomacy, karena bagian dari unsur legislatif negara.
Terkait dengan tujuan forum ini, Fadli berharap DPR RI menjadi jembatan, sehingga parlemen itu benar-benar mewakili rakyat. DPR RI akan melakukan pendekatan-pendekatan kemitraan positif yang memberikan ruang saling pengertian untuk penjajakan kerja sama.K
Kerja sama dengan dengan negaranegara pasifik potensinya sangat besar. Melalui kerja sama ini, kita bisa menurunkan tensi politik. Karena ada negara-negara yang punya kepentingan dan sentimen yang sama, seolah-olah ingin memisahkan dari NKRI,” jelasnya. (Peb)