PADANG – Sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) semakin menjadi perhatian pemerintah. Anggaran yang dialokasikan untuk mendukung sektor tersebut pun semakin besar.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PKS daerah pemilihan Sumatera Barat II, Hj. Nevi Zuairina mengungkapkan, tahun ini total anggaran negara untuk sektor UMKM mencapai Rp123 triliun lebih.
“Dana itu terbagi menjadi program subsidi bunga Rp35,2 triliun dan penempatan dana restrukturisasi Rp78,7 triliun,” kata Nevi saat bertemu wartawan dalam rangka diskusi mengisi reses masa persidangan ke 4 tahun 2020 di Padang, Jumat (31/7/2020) sore.
Besarnya alokasi anggaran untuk sektor UMKM merupakan bentuk konsistensi perjuangannya di DPR RI sebagai anggota Komisi VI. Sektor UMKM harus mendapat perhatian sebab menjadi kekuatan ekonomi kerakyatan.
“Berkat perjuangan di DPR khususnya di Komisi VI yang membidangi UMKM, pemerintah semakin memperhatikan. Sektor ini menjadi kekuatan ekonomi dan menyerap banyak tenaga kerja,” kata Nevi.
Dengan alokasi anggaran besar tersebut, menjadi bukti bahwa sektor UMKM mulai diperhatikan pemerintah.
Dia menambahkan, saat ini fokus dalam upaya mendorong perekonomian masyarakat yang bergerak di sektor UMKM. Kementerian terkait harus menjadi yang terdepan dalam program ekonomi kerakyatan.
Nevi menerangkan, selain alokasi anggaran, perhatian juga harus menjangkau urusan pemasaran hasil produksi. Sektor UMKM harus dikawal mulai dari hulu (perencanaan dan pendanaan) hingga ke hilir (manajemen produksi dan pemasaran).
“Tidak sekedar mendorong di awal, tapi harus dikawal hingga ke hilir yaitu pemasaran. Pemerintah harus terlibat di dalam mencari pangsa pasar bagi hasil produksi UMKM,” sebutnya.
Agar dapat berkembang, sektor UMKM harus mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Baik kebutuhan pasar dalam negeri maupun global.
“Dalam hal ini, UMKM tidak akan mampu berjalan sendiri. Harus ada keterlibatan DPR dan Pemerintah dalam mencari peluang dan membina UMKM untuk mengisi peluang tersebut,” ucapnya.
Saat ini menurut Nevi, memang ada negara yang memiliki kebijakan meringankan atau membebaskan bea masuk untuk produk tertentu. Namun, untuk menangkap peluang pasar luar negeri tersebut, harus dilihat kebutuhannya, dan didorong agar UMKM untuk memproduksi.
Selain itu, UMKM juga dibina untuk memperhatikan standar kualitas serta kemasan (packaging) barang yang diproduksi. Sebab, standar kualitas dan kemasan merupakan faktor yang sangat diperhatikan oleh pelaku pasar dan konsumen.
Dengan strategi tersebut, maka Nevi meyakini UMKM mampu berkembang secara pesat dan menjadi kekuatan ekonomi yang handal.*
