PADANG – PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur merupakan salah satu perusahaan besar di Kota Padang. Namun, Badan Usaha Milik Negara tersebut dianggap belum memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi Pemerintah Kota Padang selama ini.
Di luar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur ternyata belum tersentuh pajak lainnya di Kota Padang. Kontribusinya hanya berupa PBB dan CSR (Coorporate Social Responsibility).
Kepala Pelaksana Harian SDM PT. Pelindo II Teluk Bayur, Tatang Purwana mengakui, saat ini kontribusi PT Pelindo II Teluk Bayur hanya berupa PBB dan CSR. Padahal, pihaknya ingin memberikan kontribusi bagi pembangunan Kota Padang. Namun, untuk itu harus ada Perda (Peraturan Daerah)nya.
“Jika ada Perda yang mewajibkan BUMN memberikan kontribusi, maka kami mungkin bisa menyisihkan laba bersih perusahaan untuk itu,” ungkapnya.
Kepala Dipenda Kota Padang, Adib Alfikri mengakui, saat ini potensi PAD di PT Pelindo Teluk Bayur hanya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selain PBB, tidak ada PAD yang berasal dari PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur.
PBB dari PT. Pelindo II Cabang Teluk Bayur per tahun sekitar Rp849 juta. Sementara untuk lampu Penerangan Jalan tidak bisa dipungut pajaknya karena PT. Pelindo Teluk Bayur bukan pabrik atau industri. PT Pelindo II Teluk Bayur tidak ada pabrik, mereka hanya melakukan pelayanan jasa.
Adib juga menegaskan, tidak ada aturan yang mengharuskan PT. Pelindo Teluk Bayur dikenakan pajak daerah selain dari PBB. “Pajak yang lain dan apa yang mau kita kenakan lagi, selain PBB?” ungkapnya.
Sementara itu, Camat Padang Selatan, Fuji Astomi menyatakan, untuk Kecamatan Padang Selatan sudah pernah mendapatkan bantuan CSR dari PT.Pelindo II Teluk Bayur berupa Becak Motor dan Kontener beberapa waktu lalu. Menurutnya, walaupun tak pernah memberikan bantuan berupa uang, tapi bantuan CSR diberikan berupa barang.
Sebelumnya, beberapa anggota DPRD Padang menyorot kontribusi yang masih minim dari PT Pelindo II Cabang Teluk Bayur. Sorotan tersebut sekaitan dengan upaya menggali PAD Kota Padang dalam pembahasan RAPBD tahun 2017. (baim)
