Pertanyakan Keabsahan Undangan Paripurna Istimewa, Meilinda Rose WO
  • Home
  • Berita
  • Pertanyakan Keabsahan Undangan Paripurna Istimewa, Meilinda Rose WO

Pertanyakan Keabsahan Undangan Paripurna Istimewa, Meilinda Rose WO

Ketua Fraksi Nasdem DPRD Padang Meilinda Rose. (baim)
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Padang Meilinda Rose. (baim)

PADANG – Ketua Fraksi Nasional Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang Meilinda Rose keluar (walk out) dari ruang sidang utama saat rapat paripurna istimewa menyambut HUT Kota Padang ke 347 berlangsung, Minggu (7/8). Aksi Walk Out (WO) Ketua Fraksi Nasdem itu diawali interupsi mempertanyakan keabsahan undangan rapat yang tidak ditandatangani Ketua DPRD Erisman.

Dalam interupsinya, Meilinda menyatakan rapat paripurna istimewa tidak sah atau ilegal karena tidak ditandatangani Ketua DPRD Erisman. Interupsi itu dilakukan sekitar 15 menit rapat paripurna istimewa berjalan.

“Undangan rapat paripurna istimewa tidak ditandatangani Ketua DPRD adalah tidak sah atau ilegal,” katanya.

Dia mengungkapkan keheranannya karena undangan hanya ditandatangani Asrizal, salah seorang wakil ketua DPRD. Dia menganggap, sepertinya legitimasi Erisman sebagai Ketua DPRD Kota Padang. Setelah melakukan interupsi, Meilinda Rose memilih WO dari ruang sidang.

Kepada wartawan di luar ruang sidang, Meilinda Rose mengungkapkan, undangan rapat paripurna istimewa tanpa ditandatangani Ketua sangat merendahkan wibawa DPRD  sebagai lembaga. Dia menduga ada semacam konspirasi oleh oknum anggota DPRD. Menurutnya, ketika undangan itu dibuat, Ketua DPRD Erisman berada di dalam kota namun mengapa hanya ditandatangani wakil ketua.

Dia juga mengungkapkan, soal pengusulan nama Benny Wendri, tokoh masyarakat yang diberikan penghargaan dalam HUT Kota Padang. Pengusulan tersebut menurutnya tanpa melalui proses yang benar dan hanya ditandatangani Wakil Ketua Wahyu Iramana Putra.

“Mestinya karena membawa nama lembaga DPRD, usulan nama tersebut harus melalui mekanisme rapat pimpinan dan kemudian diparipurnakan,” ujarnya.

Dia juga melancarkan kritik terhadap Sekretaris DPRD Ali Basar. Mestinya Sekwan yang mengurus administrasi surat menyurat di DPRD berkoordinasi dulu dengan Erisman sebagai Ketua DPRD. Dengan kondisi tersebut, dia menilai ada pembangkangan Sekwan terhadap lembaga DPRD dan meminta Walikota Padang untuk mengevaluasi kinerja yang bersangkutan. (baim)

Berita Terkait

Leave a Reply