PADANG- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan komitmen untuk terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan guna mendorong inklusi keuangan yang berkualitas, meningkatkan perlindungan konsumen, serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
Kepala Perwakilan OJK Provinsi Sumatera Barat Roni Nazra terkait pelaksanaan puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) Tahun 2026 yang diselenggarakan pada Minggu (1/11/2026) menegaskan hal tersebut.
“Melalui rangkaian BIK 2026, OJK bersama pemerintah daerah, Bank Indonesia, industri jasa keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya terus memperluas edukasi keuangan, pembukaan rekening dan akses produk keuangan, fasilitasi pembiayaan, serta pemberdayaan masyarakat,” kata Roni.
Ia menambahkan, OJK bersama pemerintah daerah dan seluruh industri jasa keuangan berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi dalam memperluas akses serta meningkatkan pemanfaatan produk dan layanan keuangan formal oleh seluruh lapisan masyarakat.
“Dengan demikian, perluasan akses keuangan dapat menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat secara berkelanjutan,” ujarnya.
Berdasarkan hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Tahun 2026, tingkat inklusi keuangan masyarakat Sumatera Barat mencapai 95,37 persen. Lebih tinggi dibanding nasional yang tercatat 93,61 persen.
Meski demikian, Roni Nazra menegaskan, peningkatan akses keuangan perlu berjalan seiring dengan pemahaman masyarakat terhadap manfaat dan risiko produk keuangan. Ke depan, tantangan bukan hanya sekadar membuka akses keuangan, tetapi juga memastikan masyarakat memahami manfaat, risiko, hak, dan kewajiban dalam menggunakan produk keuangan.
“Peningkatan literasi keuangan menjadi langkah penting untuk melindungi masyarakat dari berbagai aktivitas keuangan ilegal, termasuk investasi ilegal, pinjaman online ilegal, dan penipuan digital,” lanjutnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat Arry Yuswandi yang hadir mewakili Gubernur Sumatera Barat dalam kegiatan puncak BIK 2026 menyampaikan bahwa perkembangan teknologi digital membuka peluang untuk mempercepat pemerataan akses keuangan hingga ke wilayah nagari dan perdesaan.
“Dengan layanan keuangan digital, masyarakat dapat melakukan transaksi secara lebih cepat, mudah, dan efisien tanpa terkendala jarak dan waktu. Hal ini menjadi peluang strategis bagi Sumatera Barat untuk memperluas inklusi keuangan, memperkuat daya saing UMKM, serta mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke wilayah nagari dan perdesaan,” kata Arry. F
