PADANG- Dana bantuan operasional Ketua RT dan RW se-Kecamatan Lubuk Begalung untuk Triwulan III tahun 2026 diserahkan secara simbolis,Rabu (7/10/2026). Sebanyak 514 orang Ketua RT dan 133 Ketua RW menerima dana bantuan operasional tersebut untuk tiga bulan, dengan nilai masing-masing Rp480 ribu perbulan.
Penyerahan tersebut dilaksanakan di Masjid Raya Banuaran Nan XX Kecamatan Lubuk Begalung oleh Camat Lubuk Begalung Ikrar Prakarsa diwakili oleh Sekretaris Camat, Zulkarnain. Selain dana bantuan operasional RT dan RW, juga diserahkan bantuan untuk kader Pos Pelayanan Terpadu (Yandu) sebanyak 580 orang, dan kader Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak 58 orang.
Dalam kesempatan itu juga diserahkan bantuan intensif untuk 269 orang guru Taman Pendidikan Quran (TPQ), 120 orang guru MDT/MDTA, dan 34 orang imam masjid. Guru TPQ dan MDT/MDTA masing-masing menerima Rp600 ribu perbulan sementara imam masjid mendapatkan Rp200 ribu perbulan.
Sekretaris Kecamatan Lubuk Begalung Zulkarnain dalam kesempatan itu menyampaikan, bantuan dana operasional RT dan RW tersebut bertujuan untuk menunjang kegiatan Ketua RT dan Ketua RW dalam melaksanakan tugasnya melayani masyarakat. Ia berharap bantuan tersebut dapat memaksimalkan peran Ketua RT dan Ketua RW dalam menjalankan amanah sesuai fungsinya.
Zulkarnain berharap, ke depan Ketua RT dan Ketua RW dapat meningkatkan perannya menggerakkan masyarakat untuk mendukung program kegiatan pembangunan kota secara lebih intensif. Tanpa dukungan masyarakat, pembangunan tidak akan berjalan secara optimal.
“Jika tidak didukung oleh masyarakat, program kegiatan pembangunan tidak akan berjalan secara maksimal. Ketua RT dan Ketua RW sebagai tokoh yang dituakan oleh masyarakat tentunya bisa menggerakkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi, ” ujarnya.
Sementara itu, bantuan intensif untuk guru TPQ, MDT/MDTA, dan imam masjid bertujuan sebagai motivasi moril dan finansial dalam meningkatkan pendidikan keagamaan. Zulkarnain mengakui, bantuan yang diberikan tidak begitu besar namun ia berharap dapat memotivasi guru mengaji dan imam masjid untuk terus meningkatkan kegiatan pendidikan keagamaan kepada generasi bangsa.
“Bantuan intensif untuk guru mengaji dan imam masjid ini merupakan bentuk motivasi pemerintah kota, sebagai wujud dari program pembangunan di bidang pendidikan keagamaan,” ujarnya.
Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Begalung Jasrizal dalam kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Padang atas diberikannya intensif untuk guru mengaji dan imam masjid tersebut. Jasrizal berharap bantuan tersebut dapat diberikan secaca berkelanjutan dan jumlahnya juga dapat ditingkatkan.
Ia menegaskan, pihaknya sangat mendukung program pembangunan keagamaan di Kota Padang seperti Smart Surau dan berharap dapat meningkatkan kolaborasi antar seluruh pemangku kepentingan demi tercapainya tujuan dari program tersebut. KUA Kecamatan Lubuk Begalung saat ini juga membuka ruang penyuluhan dan konsultasi keluarga di Masjid Darul Hikmah Pegambiran setiap hari Kamis.
Total dana yang dikucurkan Pemerintah Kota Padang untuk dana operasional dan intensif untuk triwulan III tahun 2026 tersebut adalah sekitar Rp1,74 miliar. Antara lain untuk dana operasional Ketua RT, Ketua RW, Kader Yandu, dan Kader PAUD sebesar Rp1,022 miliar dan untuk guru mengaji dan imam masjid senilai Rp717,800 juta.
TPP Kota Padang Ingatkan Data Perlinsos
Pada kesemparan yang sama, Anggota Tim Percepatan Pembangunan (TPP) Kota Padang Marta Suhendra mengingatkan camat, lurah, hingga ke tingkat RT dan RW untuk memeriksa Kembali pendataan Perlindungan Sosial (Perlinsos) untuk memastikan seluruh masyarakat telah terdata sebelum tahun 2027.
Marta menyebutkan, Kota Padang ditunjuk menjadi pilot project digitalisasi bansos oleh Kementerian Sosial. Untuk itu, ia berharap melalui Ketua RT, Ketua RW, dan kelurahan serta pihak trkait lainnya dapat menyukseskan program digitalisasi tersebut.
Digitalisasi bansos bertujuan agar berbagai bantuan sosial yang dikucurkan pemerintah tepat sasaran melalui program perlindungan sosial.
“Perlinsos ini sekaligus menepis berbagai asumsi bahwa yang mendapat bantuan sosial hanya orang-orang tertentu yang dekat dengan Ketua RT atau Ketua RW, sebab yang menentukan penerima bantuan nantinya adalah sistem yang akan membaca data masyarakat berdasarkan tingkat atau desil,” ujarnya.
Ia menerangkan beberapa kendala yg mmbuat masyarakat yang berhak menerima bantuan namun tidak bisa masuk ke dalam pendataan. Penyebabnya antara lain terlibat judi online, tercatat memiliki kendaraan roda empat, dan sebagainya.
Marta mengungkap, dari 41.659 KK di Kecamatan Lubuk Begalung, masih terdapat lebih dari dua ribuan KK di kelompok Desil 1 sampai 4 yang belum trcatat di Perlinsos. Kelurahan diminta untuk menyesuaikan kembali data dan memastikan masyrakat yg belum mendaftar tersebut untuk segera didata sehingga sebelum 2027 sudah masuk ke dalam data. F
