PADANG – Dirjen Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman RI, Dr. Drs. Imran, M.Si, MA, CD., menegaskan, pemerintah daerah (Pemda) wajib mendukung program tiga juta rumah yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Imran, dalam mendukung program 3 juta rumah yang bisa diakses, diketahui setiap pemerintah daerah, supaya jangan multitafsir lagi. Dalam rangka mewujudkan program tersebut, pemerintah telah mengambil berbagai langkah strategis untuk mendorong percepatan penyediaan perumahan rakyat.
“Kebijakan strategis yang ditempuh antara lain pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) serta retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR,” kata Imran, saat rapat evaluasi program dan kegiatan pembangunan perumahan di Sumatera Barat, Jumat (26/9)
Imran berharap pemerintah daerah segera menyampaikan informasi pendataan pembangunan baru maupun renovasi. Selain itu pemerintah daerah juga diharapkan mengimplementasikan penerapan pembebasan biaya PBG dan BPHTB bagi MBR, untuk meringankan beban masyarakat, terutama MBR, agar lebih mudah memiliki rumah.
Sementara itu Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menyampaikanapresiasi setinggi-tingginya kepada Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, khususnya Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, yang telah menggagas dan menyelenggarakan kegiatan ini sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah pusat dalam mendorong pembangunan perumahan yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan di daerah.
“Rapat evaluasi ini menjadi forum penting untuk mengidentifikasi capaian, hambatan, serta tindak lanjut penyediaan perumahan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Rumah adalah kebutuhan dasar manusia setelah sandang dan pangan yang merupakan pusat kehidupan keluarga, tempat pembentukan karakter, serta pondasi bagi tumbuh kembang generasi masa depan,” kata Mahyeldi,
Oleh karena itulah, pembangunan perumahan bukan hanya sekadar urusan penyediaan fisik bangunan, melainkan menyangkut peningkatan kualitas hidup, kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dalam kehidupan yang bermartabat. Selain itu inflasi daerah sering kali bersumber dari tekanan pada sektor perumahan, termasuk sewa rumah, harga bahan bangunan, hingga akses air bersih dan infrastruktur dasar permukiman.
“Tantangan dalam pembangunan perumahan di Sumbar cukup besar, seperti Backlog perumahan yang masih tinggi, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Juga masalah keterbatasan lahan di wilayah perkotaan, yang berdampak pada meningkatnya harga rumah dan sewa hunian” tambahnya.
Melalui kegiatan ini, imbuhnya, kita bisa melihat capaian program pembangunan perumahan yang telah kita laksanakan bersama dalam berbagai permasalahan, kendala dan hambatan di lapangan. Perlu dilakukan penyusunan langkah-langkah perbaikan untuk meningkatkan efektivitas program, seperti mencari inovasi, kebijakan, pembiayaan, maupun teknologi, agar program pembangunan perumahan semakin tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat di masa mendatang.
Dalam kesempatan itu Gubernur Sumbar berharap dalam pembangunan perumahan perlu berbasis kearifan lokal, memiliki budaya dan tradisi yang kuat, termasuk dalam pola permukiman dan arsitektur rumah adat.
” Nilai-nilai tersebut dapat kita integrasikan dalam pembangunan perumahan modern, sehingga tidak hanya layak huni, tetapi juga mencerminkan identitas dan jati diri masyarakat Minangkabau,” katanya.
Mahyeldi juga berharap agar Bupati/Walikota se Sumbar memperkuat komitmen untuk terwujudnya Sumbar yang lebih maju, sejahtera, dan berdaya saing dan mensukseskan Program Tiga Juta Rumah khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Sinergi dan kerja sama yang baik antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota menjadi kunci utama keberhasilan Sumbar. Pastinya Pemerintah Provinsi Sumatera Barat berkomitmen mendukung Program Nasional Tiga Juta Rumah bagi Rakyat
Ikut hadir dalam evaluasi tersebut Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman beserta jajaran;, juga Bupati dan Wali Kota se-Sumatera Barat serta Kepala OPD terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota;
Pada kegiatan itu, Direktur Jenderal Perumahan Pedesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman Republik Indonesia, Dr. Drs. Imran, M.Si, MA, CD., memberikan penghargaan yang mendukung program “tiga juta rumah” yang dicanangkan Presiden RI. Diantaranya, memfasilitasi Fasilitasi Perizinan dan Percepatan Proses yakni dengan pembebasan retribusi BPHTB Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan) dan pembebasan retribusi PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) bagi rumah MBR,
Penghargaan diberikan kepada;
* Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah mendapatkan penghargaan atas dukungan dan kontribusi dalam pembangunan perumahan dan kawasan pemukiman di Sumbar.
* Peringkat terbaik dalam penganggaran di Bidang Perumahan APBD di Kabupaten/Kota di Sumbar :
1. Kabupaten Kep. Mentawai sebanyak 273 unit untuk deliniasi Pesisir.
2. Kota Padang Panjang sebanyak 127 unit untuk deliniasi perkotaan
3. Kabupaten Agam sebanyak 102 unit untuk deliniasi pedesaan.
* Walikota Padang Penghargaan atas Pemerintah daerah Provinsi Sumbar terbaik dalam pembebasan retribusi PBG untuk perumahan MBR.
* Bank Tabungan Negara (BTN) Kantor Wilayah Sumbar mendapatkan Penghargaan atas Bank Penyalur FLPP terbanyak di Sumbar
* DPD Real estate Indonesia wilayah Sumbar Penghargaan atas Pembangunan Perumahan khusus MBR di Sumbar. (adpsb_
