PADANG – Ketua Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat Yuliarman meminta pemerintah pusat meninjau ulang rencana impor beras. Rencana tersebut diperkirakan akan memberikan dampak buruk kepada petani khususnya di Sumatera Barat.
“Rencana impor beras ini akan berdampak buruk kepada petani. Oleh sebab itu, pemerintah pusat hendaknya meninjau ulang rencana tersebut,” kata Yuliarman, Senin (15/1).
Menurutnya, sebagian besar masyarakat di Sumatera Barat bermata pencarian sebagai petani. Sementara kondisi sektor pertanian saat ini masih memprihatinkan. Rencana pemerintah pusat untuk melakukan impor beras tersebut ditenggarai akan berdampak kepada harga jual beras sehingga petani padi akan merugi.
“Permasalahannya, rencana impor beras ini waktunya hampir bersamaan dengan musim panen padi di Sumatera Barat sehingga dikhawatirkan harga padi akan anjlok seiring masuknya beras impor tersebut,” tambahnya.
Dia menjelaskan, pemerintah pusat rencananya akan melakukan impor beras pada Januari 2018 ini sebesar 500 ribu ton. Sedangkan produksi padi di Sumatera Barat sendiri pada tahun 2017 mencapai 2,7 juta ton, sedikit lebih rendah dari target 3 juta ton per tahun.
“Kalau beras impor itu masuk ketika tengah berlangsung panen raya, tentu akan membuat harga gabah anjlok. Yang kena dampaknya adalah petani,” tegasnya.
Dia meminta pemerintah pusat untuk meninjau ulang kebijakan tersebut untuk menjaga stabilitas harga gabah agar petani padi tidak merugi. Musim panen raya padi di Sumatera Barat diperkirakan akan berlangsung dari Januari hingga Maret mendatang.
Selain itu, lanjutnya, kebijakan pemerintah pusat tersebut juga berpengaruh kepada program pemerintah provinsi Sumatera Barat yang tengah menggenjot produksi padi. Tahun 2018 ini, puluhan miliar dana dialokasikan untuk sektor pertanian termasuk sekitar Rp30 miliar untuk perbaikan irigasi.
Lebih jauh menurut Yuliarman, apabila sektor pertanian mendapat dukungan penuh dari pemerintah tentunya petani sudah sejahtera. Namun banyak kendala yang dihadapi petani seperti ketersediaan jaringan irigasi dan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. (feb)
