PADANG – Berbeda dengan Walikota Padang, Wakil Walikota Padang menyatakan mendukung penuh rencana pemindahan pengelolaan SMA/SMK ke provinsi karena dapat mempermudah urusan di daerah. Apalagi jumlah guru di Kota Padang sangat banyak, mencapai 11.000 orang. Jika pengelolaan SMA/SMK dilimpahkan ke provinsi, tentu akan sangat membantu pemerintahan setempat, termasuk dari sisi anggaran.
“Tentu ada sisi positif dan negatifnya terkait rencana pemindahan pengelolaan SMK/SMK daerah ke provinsi. Namun secara pribadi, saya mendukung penuh hal tersebut,” kata Emzalmi saat audensi bersama anggota Forum Wartawan Parlemen (FWP) DPRD Padang di ruang kerjanya, Selasa (9/8).
Menurutnya, untuk pengelolaan SD dan SMP di daerah saja sudah cukup sulit karena jumlahnya yang banyak. Jika beban daerah dikurangi terkait pengelolaan SMA/SMK dipindahkan ke provinsi, tentu Padang sangat terbantu. Selain itu, pembinaan guru-guru SMA/SMK perlu dilakukan secara menyeluruh sehingga jika dipindahkan ke provinsi akan memperbesar kemungkinan guru-guru terbaik dapat memiliki jenjang karir yang lebih baik.
Ia menilai, jenjang karir untuk guru akan semakin terbuka dan dalam skala luas saat pengelolaan SMA/SMK dialihkan ke provinsi karena peluang untuk naik ke pusat ataupun kementerian semakin terbuka. “Jadi, guru-guru terbaik nanti juga tidak hanya berasal dari Padang, melainkan daerah lain juga. Kalau sekadar dari kabupaten/kota saja tentu peningkatan karir cukup sulit,” ungkapnya.
Sementara itu, pakar pendidikan dari Universitas Negeri Padang (UNP) Prof Firman di sisi lain menilai, pemindahan pengelolaan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi akan meningkatkan kualitas pendidikan dan mempercepat perkembangan pendidikan Sumbar. Jumlah SMA/SMK di tiap kabupaten/kota tidak banyak, sehingga jika pengelolaannya digabung akan mampu membuat tiap sekolah berkoordinasi dan saling bertukar informasi.
“Kalau sudah begitu, bisa dipastikan ada implikasi baik untuk kualitas pendidikan di tingkatan tersebut,” katanya.
Namun, ia menegaskan pemindahan pengelolaan tersebut jangan sampai mengabaikan peran kabupaten/kota karena pendidikan tetaplah menjadi tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat setempat. (baim)