PADANG PARIAMAN – Bencana demi bencana yang menimpa Kecamatan Patamuan, kabupaten Padang Pariaman Sumatera Barat akhir-akhir ini menjadi topik persoalan yang disampaikan Walinagari kepada Senator asal Sumbar, H. Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, S.IP., MH. Bahkan jalan ke bendungan Tampuniak yang tak kunjung diperbaiki sejak pasca gempa pun disampaikan Walikorong di Tandikek Utara kepadanya dalam pertemuan di Aula Kantor Camat Patamuan Kab. Padang Pariaman, Selasa (3/9/19).
Walinagari Tandikek Selatan, Maryono berharap Leonardy turut mendorong terwujudnya normalisasi Batang Mangoi. Menurut dia, bila airnya meluap, masyarakat di sekitar alirannya sudah merasa was-was.
“Ada sekitar dua kilometer yang perlu dinormalisasi. Jika tidak, rumah warga, sawah atau pun ladang mereka akan hanyut dibawa banjir,” ungkapnya.
Sementara itu Walikorong KKS Khairunnas A.Md, menginformasikan tentang jembatan Lubuk Napa yang menghubungkan Kecamatan Padang Sago dan Kecamatan Patamuan. Besar harapan masyarakat agar jembatan tersebut dibangun lagi. Panjang jembatan sekitar 100 meter.
Korong Lubuk Laweh dan Cumanak sewaktu gempa jalannya dipakai untuk mendrop bantuan gempa ke dua kampung yang tertimbun di sana. Namun jalan yang dijanjikan akan diperbaiki hingga kini belum diaspal lagi, yaitu ruas Tampuniak-Lubuak Laweh. Dan telah dibahas di Musrenbang tingkat nagari hingga kecamatan.
Camat Patamuan, Imran, S.Sos juga mendukung pemaparan Walinagari dan Walikorong yang hadir di aula kantornya. Memang banyak bencana di Patamuan. Mulai dari Koto Mambang hingga yang terparah di Tandikek akibat Batang Sani.
Menurut Imran, sebenarnya telah diusulkan penanganannya ke PSDA dan BPBD. Namun hingga kini belum menunjukkan hasil menggembirakan. “Kami berharap Pak Leonardy yang biasa saya panggil Bang Leo mau turut mendorong agar segera mendapat penanganan yang baik. Yang saya sampaikan ini harapan banyak warga kami Bang,” ujarnya.
Menanggapi hal ini, Leonardy menyebutkan bahwa yang perlu didorong dari instansi terkait di tingkat provinsi adalah mendorong mereka untuk segera membuat perencanaan. Hingga dibuatkan detailed engineering design (DED).
Dana untuk membuat DED bisa mencapai ratusan juta. Lalu dana untuk memperbaiki jalan, membangun jembatan baru, menormalisasi sungai bisa.mencapai puluhan hingga ratusan miliar per kegiatan. Pasti tidak sampai oleh anggaran provinsi yang juga diharapkan bahkan diperebutkan daerah lain.
“Hanya saja yang kita perlukan saat ini mereka mau memulai. Sebab dengan anggaran provinsi tentu tidak bisa selesai hingga 100 persen. Perlu diperkuat dari APBN,” ungkapnya.
Adapun jembatan penghubung antara Padang Sago dan Patamuan dinilai Leonardy merupakan kewenangan dari kabupaten. Perlu dorongan dari camat kedua daerah. Camat Patamuan diminta berkoordinasi dengan Camat Padang Sago.
Sedangkan rumah yang nyaris hanyut dan lokasi lainnya yang mendukung termasuk surat permohonan yang telah dibuat ke kabupaten atau provinsi diminta Leonardy untuk dikirim via WhatsApp messenger.
Leonardy mewanti-wanti, program dan kegiatan pembagunan yang diusulkan hendaknya masuk dalam program dan kegiatan prioritas kecamatan. Data pendukungnya harus disiapkan, dan wakil di DPRD kabupaten dan provinsi harus mampu dan tahu pula cara memperjuangkannya.
Kepada hadirin, Leonardy mengungkapkan bahwa program normalisasi sungai dan pembangunan bendungan di Padang Pariaman pada dua periode kepemimpinannya di DPRD Sumbar semua diperjuangkan dengan mencarikan caranya.
Leonardy mengingatkan Walinagari untuk tidak perlu takut dalam mempergunakan dana desa/nagari. Kerjasama dengan kepolisian adalah untuk membantu mempercepat pemanfaatan dana desa. Bukanya buat menakuti walinagari dan perangkatnya.
Diinformasikan Leonardy, dana desa/nagari itu ada Rp60 triliun di tahun 2017. Ditingkatkan menjadi Rp82 triliun di 2019. Jumlahnya akan terus bertambah seiring kenaikan APBN. Dalam aturannya, dana desa itu besarannya 10 persen dari APBN.
“Belum 10 persen saja sudah ada dana untuk pembangunan nagari Rp800 juta, jumlahnya pasti naik. Untuk itu di bawah pengawasan Camat pengerjaan administrasinya harus benar,” ulasnya.
Administrasi yang baik menunjang cepatnya pencairan dana tiap tahapan. “Jangan sampai ada yang berurusan dengan hukum. Dana desa/nagari itu harus benar pelaksanaannya, harus benar pula pelaporannya,” tegasnya mengingatkan.
Prioritas dana desa/nagari tambahnya, memang untuk produk unggulan nagari. Jadi harus disepakati dengan masyarakat apa saja produk unggulan yang prioritas dikembangkan. “Programkan secepatnya mengaktifkan BUMNag. Keuntungannya bisa digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak boleh didanai dengan dana desa,” ulasnya.
Lalu dana desa/nagari diperuntukkan juga untuk mengembangkan sarana dan prasarana olahraga di nagari. Untuk membangun embung pun bisa memanfaatkan dana desa. (*)
