JAKARTA – Sejumlah wali kota di Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota (APEKSI) mengusulkan pencabutan moratorium penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Para wali kota beralasan, setelah hampir 4 tahun moratorium, saat ini sudah banyak pegawai negeri sipil yang pensiun.
Hal itu disampaikan wali kota bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (23/7). Menanggapi usulan tersebut, Presiden Jokowi menekankan agar para kepala daerah melihat kembali formasi yang dibutuhkan di daerah masing-masing. Karena, setelah dibuka, di seluruh Indonesia lebih banyak formasi PNS yang sifatnya administratif, bukan yang sifatnya teknis. Padahal, yang dibutuhkan seperti dokter, perawat, insinyur, dan lainnya dalam rangka proses pembangunan.
Ketua APEKSI yang juga Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Airin Rachmi Diany kepada wartawan usai silaturahmi menyebutkan, selain moratorium CPNS, pada pertemuan itu para wali kota juga meminta penyelesaian persoalan tenaga honorer kategori 2 (K2).
“Untuk hal ini, Insya Allah Pak Presiden berjanji akan menyelesaikan, tetapi tetap harus ada tes karena untuk melihat kualifikasi dari teman-teman kategori 2,” kata Airin dilansir dari laman Setkab RI.
Pemerintah daerah, kata Airin, akan berupaya untuk mendorong tenaga honorer yang sudah memiliki persyaratan kategori 2 agar bisa lulus tes tersebut.
Selain persoalan CPNS dan tenaga honorer K2, para wali kota juga mengomunikasikan sejumlah persoalan lain yang terjadi di daerah masing-masing yang perlu sinkronisasi antara pemerintah daerah dan pusat, juga dengan provinsi dan kabupaten/kota. (rin/*)
