PADANGPANJANG – Beratnya beban tugas para kader Program Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sudah semestinya diimbangi dengan honor yang memadai. Untuk itu Walikota Padangpanjang Hendri Arnis meminta Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (PMK) menaikkan anggaran tersebut.
“Para kader PKK telah ikut menyukseskan berbagai program kerjanya untuk pembangunan. Kerja keras mereka sangat besar peranannya untuk kesuksesan program pemerintah kota. Jadi sudah wajar kalau honor para kader PKK ini dinaikkan,” kata Hendri Arnis saat pembukaan Jambore PKK Kota Padangpanjang di bumi perkemahan PDIKM, Kamis (26/5).
Peran aktif para kader PKK, lanjutnya, sangat besar dukungannya terhadap program pembangunan dan kemasyarakatan yang dijalankan Pemko. Menurutnya, honor Rp75 ribu sebulan tidak cocok dan tidak sebanding dengan kontribusi yang telah mereka berikan untuk kesuksesan pembangunan.
“Honor yang hanya sebesar itu saya rasa tidak cocok sebab beban kerja kader PKK ini tidak ringan,” tukuknya.
Kepala Kantor PMK Kota Padangpanjang Nelwanti mengungkapkan, saat ini memang honor kader PKK masih Rp75 ribu sebulan. Sebetulnya, pihaknya telah mengusulkan untuk menaikkan menjadi Rp100 ribu pada APBD lalu.
“Namun saat itu Tim Anggaran belum mengabulkan dengan alasan efisiensi anggaran,” ujarnya.
Nelwanti mengaku jumlah honor tersebut memang dirasakan sangat sedikit. Untuk itu PMK akan mengajukan kembali pada APBD tahun 2017 mendatang.
“Semoga nanti kenaikan honor ini dikabulkan karena Pak Walikota sendiri sudah meminta untuk dinaikkan,” pungkasnya. (febri)
